KedaiPena.Com – Politikus Partai Nasdem Fauzi H Amro menilai lambatnya respon Pemerintah Pusat dalam penanganan wabah Corona atau Covid-19 dikarenakan adanya sosok yang sangat begitu berkuasa mengendalikan kabinet.
Sosok tersebut, kata Fauzi begitu ia disapa adalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertindak seolah ‘The Real President’.
“Luhut membatalkan permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan operasional bus antarkota antarprovinsi (AKAP), bus antar-jemput antarprovinsi (AJAP), serta bus pariwisata dari dan ke Jakarta, di tengah wabah virus Corona,” tegas dia dalam keterangan ditulis, Senin, (6/4/2020).
“Keputusan itu diambil Luhut selaku pelaksana tugas Menteri Perhubungan (Menhub) menggantikan Budi Karya Sumadi yang tengah terbaring di rumah sakit lantaran positif Covid-19. Luhut berdalih belum ada kajian dampak ekonomi dari penghentian operasional bus-bus tersebut,” sambung dia.
Selain itu, kata dia, telah terjadi tumpang tindih dalam penanganan Corona di tanah air. Penyebabnya ialah saat Luhut ditunjuk sebagai koordinator penanganan Covid-19.
“Jadi terjadi tumpang tindih antara peran Luhut sebagai koordinator penangan covid-19 dengan Kepala BNPB Doni Monardo yang sebelumnya ditunjuk sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” jelas Fauzi.
Fauzi menjelaskan jika mengacu isi Keppres Nomor 9 Tahun 2020, Luhut sebenarnya tak dapat panggung di Gugus Covid-19.
Dalam Keppres itu, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditetapkan sebagai Ketua Pengarah Gugus Covid-19 didampingi Menko Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Menteri Kesehatan (Menkes) sebagai wakil.
“Selain itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Gugus Covid-19. Kemenko Marves hanya disebutkan sebagai anggota tim pelaksana Gugus Covid-19. Luhut bahkan tidak masuk dalam anggota tim pengarah sebagaimana menteri-menteri Jokowi lainnya,” tegas Fauzi.
Anggota Komisi IV DPR RI ini menilai kebijakan Pemerintah Pusat yang selalu berubah-ubah dan tidak mengakomodir inisiatif dapat menimbulkan daerah kehilangan kepercayaan pada Pemerintah Pusat, terlebih Pemerintah Pusat terlihat lambat dalam mengambil kebijakan strategis dalam penanganan covid-19.
“Belum lagi, penanganan Covid-19 ini di Pemerintah Pusat seperti tidak satu komando, ada Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dipimpin Kepala BNPB, Doni Monardo. Di sisi lain Luhut juga ditunjuk sebagai Koordinator Penanganan Covid-19,” ungkap dia.
Fauzi mengungkapkan jika mencermati dari periode pertama Pemerintahan Jokowi hingga saat ini, peran Luhut seperti disampaikan banyak pihak sudah seperti Perdana Menteri, bahkan ada bertindak seperti ‘The Real President’.
“Ini membuat sosok Luhut oleh sejumlah pengamat dan ekonomi dianggap berbahaya. Karena peran Luhut kelihatan sangat begitu berkuasa di kabinet Jokowi, mengabaikan begitu banyak suara-suara publik yang mengingatkan perbaikan kebijakan di periode kedua Jokowi termasuk kebijakan yang cepat dan kongkrit dalam penanganan wabah virus Corona,” tegas dia.
Fauzi mengaku setuju jika Luhut lebih mengutamakan kepentingan investasi dan ekonomi, sementara urusan kemanusian cenderung diabaikan.
Di tengah wabah Corona, Luhut masih membolehkan tenaga kerja asing asal Cina masuk ke Indonesia, padahal wabah Corona pertama kali muncul dari negeri tirai bambu itu.
“Inisiatif Karantina Wilayah yang rencana diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga berakhir di tangan Luhut, ditolak. Luhut ini sudah seperti Menteri Segala Urusan atau Menteri Palugada, semua diurusnya,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
