KedaiPena.Com- Politisasi radikalisme dan identitas jelang Pemilu tahun 2024 dinilai tidak akan laku lagi. Pasalnya, situasi politik saat ini jauh lebih cair dan terbuka sehingga isu dikotomis radikalisme politik identitas, dan semacamnya diyakini tak bakal lagi laku lagi.
Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir saat memberikan pandangan terkait penyelenggaran Pemilu tahun 2024 yang akan berlangsung dalam kurun waktu dua tahun lagi.
“Justru, dimasa pandemi dan krisis perang Ukraina Rusia sekarang ini, dimana harga sembako dan energi mulai melambung, maka yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah gagasan-gagasan tentang keadilan ekonomi dan pembangunan kesejahteraan untuk mengentaskan kemiskinan,” kata Inas begitu ia disapa seperti dikutip dari siaran pers, Rabu,(3/8/2022).
Berdasarkan data BPS, kata Inas, dari 41 persen saat ini masyarakat miskin Indonesia yang tinggal di pedesaan mencari nafkah melalui sektor pertanian dan perikanan.
“Pertanian dan perikanan masih menjadi pendorong utama pertumbuhan daerah atau perdesaan dan merupakan pencipta lapangan pekerjaan yang terbesar di Indonesia. Indonesia memiliki sumberdaya alam yang berlimpah, dan menjadi produsen mineral, minyak sawit, kakao dan budidaya ikan/perikanan,” papar Inas.
Inas menuturkan, dalam perjalananya pengelolaan sumber daya tersebut tidak efektif dalam banyak kasus. Inas menuturkan, hal ini akan menciptakan konsekuensi negatif terhadap petani miskin dan masyarakat nelayan.
“Oleh karena itu, diperlukan peraturan dan perundang-undangan yang lebih masuk akal, khusus-nya mengenai pengelolaan sumber daya alam menyejahterakan petani dan nelayan Indonesia. Ruang legislasi inilah yang seharusnya diisi oleh partai politik dengan gagasan-gagasan mengenai keadilan ekonomi bagi petani dan nelayan Indonesia mendapatkan perhatian dan pengawalan dari Pemerintah dalam mengembangkan usaha pertanian dan perikanan-nya,” tegas Inas.
Sebagai contoh, eks Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini menuturkan, Undang-undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, hanya melulu tentang peningkatan kemampuan petani buat melaksanakan usaha pertanian secara lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan.
“Padahal yang dibutuhkan oleh petani adalah permodalan yang ramah serta pasar yang terbuka tanpa harus melalui rantai distribusi yang panjang. Oleh karena itu, menjelang pemilu 2024 partai politik perlu membuat gagasan-gagasan tentang egalitarian economics untuk membincangkan isu-isu pembangunan dan ekonomi bangsa yang berkeadilan,” tandas Inas.
