KedaiPena.Com- Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin menyoroti pentingnya dilakukan diplomasi vaksin untuk memastikan akses vaksinasi COVID-19 yang adil, terbuka, dan merata bagi masyarakat Indonesia dan global.
Putkom sapaanya sedianya, mengapresiasi upaya pemerintah yang mampu mendapatkan ratusan juta stok dosis vaksin COVID-19. Hal tersebut juga ditandai dengan dimulainya program vaksinasi oleh Presiden Jokowi kemarin.
“Namun, kita tentu juga harus memperhitungkan kebutuhan dan akses vaksin jangka panjang untuk menjami kesinambungan serta distribusi yang merata.Tentu dengan memperhatikan tingkat keamanan, kemampuan vaksin memicu respons imun (imunogenisitas), dan manfaat (efikasi) vaksin tersebut,” ungkap Putkom kepada wartawan, Kamis, (14/1/2021).
Puteri pun mendorong kolaborasi antara diplomasi parlemen dan pemerintah dalam meningkatkan peran Indonesia untuk dengan konsisten mengupayakan ketersediaan dan distribusi atas vaksin, obat-obatan dan alat kesehatan terkait COVID-19 bagi setiap negara.
Hal ini sempat Ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama Wakil Menteri Luar Negeri RI, pada Selasa, (12/1/2021).
“Vaksin dan teknologi kesehatan terkait COVID-19 telah menjadi barang publik global atau kebutuhan prioritas bagi setiap negara dalam menghadapi wabah ini. Barang ini harus dapat diakses secara universal oleh setiap negara, jangan sampai ada ketimpangan distribusi vaksin. Bersama pemerintah, DPR RI melalui diplomasi parlemen perlu turut membangun pemahaman ini dengan parlemen negara sahabat,” ujar anggota BKSAP DPR RI ini.
Putkom turut menambahkan, bahwa strategi diplomasi guna menghadapi ancaman pembatasan pasar atas
produk vaksin COVID-19, perlu menjadi agenda prioritas dalam politik luar negeri Indonesia di masa pemulihan dampak pandemi ini.
“Tujuannya, agar setiap negara mendapat akses setara dan adil terhadap vaksin yang aman. Salah satunya dengan membangun komunikasi agar tidak ada negara yang memberlakukan kebijakan produksi vaksin terbatas untuk kepentingan domestik saja, atau melarang ekspor atas produksi vaksin,” tuturnya.
Menutup keterangannya, Putkom juga mendorong komitmen pemerintah untuk mendukung inisiatif penggabungan teknologi dan pengetahuan terkait penanganan pandemi yang dimiliki setiap negara.
Hal ini, kata Putkom, bertujuan untuk memastikan masyarakat dunia mendapatkan akses kesehatan yang dibutuhkan.
“Indonesia telah menyatakan solidaritasnya atas inisatif C-TAP atau COVID-19 Technology Access Pool
oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Namun, karena sifatnya masih sukarela, saat ini masih beberapa negara saja yang turut menyatakan komitmen tersebut. Bahkan, banyak negara-negara maju yang justru belum bergabung. Untuk itu, Indonesia perlu ambil bagian dengan mendorong negara lain untuk turut menunjukkan komitmennya dalam berbagi teknologi dan pengetahuan atas penanganan pandemi. Karena COVID-19 merupakan pandemi global, maka jelas kita pun harus keluar dari pandemi ini bersama- sama,” tandas Putkom.
Laporan: Muhammad Hafidh