Artikel ini ditulis oleh Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, CEO Narasi Institute.
Politik uang telah lama mengganggu estetika demokrasi Indonesia, menciptakan bayang-bayang yang mendung di atas pemilu yang seharusnya murni dan bersih. Pemilu 2024, dengan segala sorotannya, menjadi bukti bahwa ‘Serangan Fajar’ ini tak kunjung reda.
Sebuah survei dari LIPI menyoroti bahwa hampir 40 persen responden telah menerima uang dari kandidat, tetapi tidak mempertimbangkan untuk memilih mereka. Data ini merisaukan, menunjukkan bagaimana politik uang telah meresap dalam mental kolektif kita.
Dampak buruk politik uang sungguh jelas: calon pemimpin yang terlibat berisiko menjadi koruptor ketika berkuasa. Mereka mungkin merasa memiliki ‘hutang’ untuk mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan selama kampanye, mengabaikan kepentingan publik untuk keuntungan pribadi.
Adalah salah jika pemilu dianggap sebagai peluang bisnis. Kepemimpinan yang lahir dari praktik ini cenderung mengutamakan kepentingan sesaat, bukan kebaikan masyarakat umum. Politik uang menciptakan pemimpin yang lebih mudah dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan besar, bukan oleh aspirasi rakyat.
Tumpahan Dampak Politik Uang yang Merugikan
Praktik politik uang oleh para calon kepala daerah dan wakil rakyat dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan.
Para politisi yang terlibat dalam praktik tersebut berpotensi menjadi koruptor saat mereka berkuasa. Para calon yang terbiasa melakukan politik uang cenderung akan mengeruk keuntungan yang lebih besar setelah mereka terpilih.
Beberapa kasus, masyarakat yang kurang edukasi terkadang berharap pada momen-momen seperti ini selama masa kampanye, karena mereka menginginkan pendapatan tambahan yang cepat.
Sayangnya, ketidaktahuan mereka tentang potensi masalah etika dan hukum yang mungkin timbul setelah pemilihan membuat mereka rentan terjebak dalam praktik ini.
pentingnya edukasi yang konkret dari pemerintah terkait bahaya politik uang. edukasi tersebut harus menggambarkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik politik uang terhadap tatanan pemerintahan dan kemajuan negara.
Tantangan Edukasi dan Tanggung Jawab Pemerintah
Upaya edukasi ini harus menyadarkan masyarakat akan bahaya praktik ini. Namun, hal ini tidak hanya berlaku untuk umum. bahwa pemerintah harus mengambil bagian ini dengan serius dan memberikan perintah tegas terhadap mereka yang terlibat dalam pratik politik uang.
Namun, kurangnya pendidikan bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi maraknya praktik politik uang.
Kondisi perekonomian yang sulit, ketidakpastian lapangan kerja dan kebutuhan sehari-hari yang mendesak membuat sebagian orang tergoda untuk menerima uang dalam bentuk politik uanga.
Mereka mungkin berpikir bahwa memilih calon yang memberikan uang adalah cara untuk memperbaiki situasi finansial mereka secara cepat.
Dampak dari praktik politik uang ini tidak bisa diabaikan. Bila calon yang terlibat dalam politik uang terpilih, mereka seringkali merasa memiliki kewajiban untuk ‘mengembalikan modal’ melalui praktek korupsi yang lebih besar saat berkuasa. Ini menciptakan lingkaran setan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan.
Jangan harap negara bisa maju jika pemilihan dimenangkan melalui politik uang. Kepemimpinan yang terbentuk dari praktik ini akan cenderung menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kepentingan rakyat pun menjadi hal yang bukan prioritas bagi mereka.
Politik uang hanya akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mudah dipengaruhi oleh para oligarki, merugikan masyarakat luas.
Akhirnya, segala bentuk pembangunan hanya akan menguntungkan segelintir orang, sedangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat tidak akan pernah terwujud.
KPU harus secara transparan mengumumkan siapa saja calon legislatif yang pernah terkena kasus korupsi.
Hal ini penting agar masyarakat memiliki informasi yang lengkap untuk memilih calon yang memiliki rekam jejak integritas. Masyarakat jangan mudah tergoda dengan iming-iming sedikit uang untuk memilih salah satu calon. Sebab jika tergoda, yang akan merasakan penderitaan di masa depan adalah orang banyak.
Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas pemilihan dan memilih calon-calon yang benar-benar berkomitmen untuk kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Diperlukan Langkah Konkret dan Tindakan Nyata
Dengan munculnya berbagai contoh nyata tentang dampak negatif praktik politik uang, baik dari sisi penerima maupun pemberi, untuk itu pemerintah jangan hanya fokus pada edukasi kepada masyarakat, tetapi juga memberikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku politik uang.
Hanya dengan langkah-langkah konkret dan tindakan nyata, fenomena politik uang dapat ditekan, dan tatanan pemerintahan yang bersih dan jujur dapat terwujud di antaranya :
Pertama, pemerintah perlu secara aktif mensosialisasikan kampanye edukasi yang menjelaskan secara langsung dan jelas mengenai implikasi praktik politik uang.
Dalam kampanye ini, contoh konkret perlu diuraikan, seperti bagaimana politik uang dapat menghambat pembangunan infrastruktur vital yang akan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
Melalui pendekatan visual seperti animasi atau cerita nyata, masyarakat akan lebih mudah memahami bahaya nyata dari praktik ini dan menghindarinya.
Kedua, penting bagi pemerintah untuk mengesahkan undang-undang yang menetapkan sanksi berat bagi pemberi dan penerima politik uang.
Dalam praktik, hal ini bisa diwujudkan dengan menjatuhkan hukuman pidana yang berat dan memberikan efek jera kepada pelaku.
Sebagai contoh, jika calon kepala daerah atau wakil rakyat terbukti terlibat dalam praktik politik uang, mereka dapat diberi hukuman penjara yang signifikan dan dilarang berpartisipasi dalam pemilihan selama beberapa tahun.
Ketiga, partai politik perlu melakukan langkah konkret dengan mempublikasikan secara transparan asal-usul dan penggunaan dana kampanye mereka.
Dalam praktiknya, setiap partai harus secara berkala merilis laporan keuangan yang memperinci setiap pengeluaran dan penerimaan selama masa kampanye.
Ini akan memberi pemilih gambaran jelas tentang bagaimana dana kampanye digunakan dan meminimalisir risiko penggunaan dana untuk politik uang.
Keempat, pihak penegak hukum perlu diberi kekuatan dan dukungan yang cukup untuk menyelidiki serta mengusut tuntas dugaan praktik politik uang.
Sebagai contoh, pembentukan unit khusus dalam kepolisian yang secara eksklusif menangani pelaporan dan investigasi terkait praktik politik uang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam hal ini.
Ini akan mengirimkan sinyal kuat bahwa praktik ini tidak akan ditoleransi dan akan diberikan sanksi yang berat.
Kelima, masyarakat perlu diaktifkan dan diberdayakan untuk melaporkan setiap indikasi praktik politik uang yang mereka alami atau saksikan.
Pemerintah dapat memfasilitasi ini dengan meluncurkan platform daring yang memungkinkan warga melaporkan praktik tersebut secara anonim.
Sebagai contohnya, portal laporan online dapat memberikan ruang bagi warga yang ingin memberikan informasi tentang praktik politik uang tanpa takut mendapatkan represalias.
Ini akan membantu membangun budaya pelaporan yang kuat dan menggerakkan upaya pemberantasan praktik ini.
Kita semua berhak atas pemilihan yang bersih dan pemimpin yang memiliki integritas. Mari bersama menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
[***]
