KedaiPena.Com – Pemerintah dan DPR diharapkan dapat terus menyerap, mendengarkan, dan bersahabat dengan berbagai tuntutan dan sikap politik rakyat terkait dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang menua banyak kontroversi.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto, pemerintah dan DPR perlu mengomunikasikan oleh sejumlah pasal yang dianggap merugikan kepentingan rakyat dan hak-hak pekerja dalam UU tersebut.
“Sambil mencermati dan memperhatikan serta mencatat setiap tuntutan untuk disikapi dalam bentuk keputusan politik yang menguntungkan semua pihak,” kata dia, Minggu, (11/10/2020).
Pemuda Muhammadiyah melihat perlunya kehati-hatian semua pihak dalam menghadapi situasi politik, ekonomi, dan keamanan dalam negeri.
Lebih lanjut, Sunanto menyebutkan bahwa pemerintah dan DPR diharapkan tepat dan cepat dalam memberikan solusi bagi rakyat, serta mampu memastikan bahwa semua pihak dapat terpenuhi kepentingan dan harapannya dengan pengesahan UU Cipta Kerja.
“Pemerintah dan DPR harus ekstra keras menjelaskan ke masyarakat keuntungan UU Cipta Kerja bagi pelaku UMKM. Karena hasil kajian Pemuda Muhammadiyah, UU ini sangat memperkuat UMKM yang menjadi basis usaha dan penopang perekonomian masyarakat Indonesia,” tuturnya.
Ia memahami bahwa ada pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja yang dapat meningkatkan investasi guna menyerap tenaga kerja, yang tentu saja akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan melalui kinerja yang terampil, terdidik, dan inovatif.
“Pemerintah dan DPR perlu duduk bersama dengan mengundang elemen- elemen masyarakat sipil untuk membicarakan dan meminta pandangan mereka terkait dengan peluang-peluang yang diperoleh dan menguntungkan bagi masyarakat terhadap penetapan dan pemberlakuan UU Cipta Kerja,” tukasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
