KedaiPena.Com- Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno meminta, agar Kementerian Pertanian dapat meyakinkan kecukupan stok beras di Indonesia. Hal ini, kata dia, diperlukan agar rencana impor beras satu juta ton urung untuk dilakukan.
“Beras impor dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional kedudukanya sama dengan beras produksi dalam negeri dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) , itu yang diatur dalam UU Cipta kerja no. 11/2020 tentang pangan,” tegas Sutrisno, Kamis, (18/3/2021).
Anggota Fraksi PDIP ini mengatakan, apabila rencana impor 1 juta ton beras direalisasikan dapat berdampak langsung pada turunya harga gabah panen.
“Oleh karena itu Komisi IV DPR RI dalam RDP dengan jajaran Kementan,Dirut Bulog, Dirut RNI dan Direksi BUMN Pangan tanggal 15 Maret 2021 menolak rencana importasi beras 1 juta ton,” tutur dia.
Kementan pimpinan Syahrul Yasim Limpo, kata dia, sesuai tupoksinya harus terus meyakinkan pemerintah bahwa prognosa surplus beras per Maret 2021 sebanyak 12,5 juta ton.
“Hal ini didasarkan perhitungan BPS yang dihitung menggunakan strata tiap-tiap kabupaten dan provinsi merupakan metodologi statistik dengan tingkat deviasi (penyimpangan) yang rendah, sehingga hasilnya diyakini akan mendekati yang sebenarnya,” tegas dia.
Ia meyakini, stock beras akan semakin melimpah jika mampu secara nyata merealisasikan dan memaksimalkan program peningkatan produksi padi tahun 2021 seluas 2 juta ha yang sedang diproyeksikan oleh Direktorat Jendral Tanaman Pangan serta oleh Balai Pengembangan Teknologi Pertanian.
Program ini memprioritaskan areal baru termasuk ayang ditingkatkan pemanfaatannya dari yang sebelumnya hanya MT I ke MT II, MT II ke MT III, dan dari MT III ke MT IV. Program ini juga mengembangkan teknolgi budidaya tanaman padi ramah lingkungan mengambil lokasi diantaranya di Desa Jatiwangi Kabupaten Majalengka.
“Dengan strategi ini produksi padi dapat meningkat dan penggunaan pupuk anorganik berkurang, sehingga beban subsidi pupuk bagi negara dan beban biaya produksi bagi petani akan berkurang. Impor beras sekarang dan kedepan dapat dihindari serta permasalahan pupuk bersubsidi turut teratasi,” tandas dia.
Laporan: Muhammad Hafidh
