KedaiPena.Com – Untuk membangun solidaritas yang kuat antar dosen, dibentuklah Persaudaraan Dosen Republik Indonesia (PDRI). Salah satu yang mendorong terbentuknya PDRI adalah dosen Universitas Mercu Buana (UMB) Poempida Hidayatullah.
“Dengan solidaritas akan terjadi kesepahaman dalam memperjuangkan cita-cita organisasi. Di antaranya meningkakan kesejahteraan dan kualitas dosen,” kata Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan ini.
“PDRI harus terus begerak, tidak boleh takut dan mundur, meskipun banyak rintangan dalam perjuangan organisasi,†lanjut Poempida.
Menurut dia, ada keprihatinan dari dosen-dosen tetap yayasan, terutama dosen yang bekerja di pergurauan tinggi swasta (PTS) yang diperlakukan tidak adil oleh yayasan, karena digaji di bawah UMR.
Karena itu Negara harus hadir dalam meningkatkan kesejahteraan dosen, dan bicara kesejahteraan bukan hanya tanggung jawab yayasan.
“Untuk itu PDRI harus memiliki basis data yang kuat mengenai pemetaan persoalan dosen yang ada di setiap wilayah dan daerah, identifikasi kasus-kasusnya dan buat kategorisasi-kategorisasinya,†ujar pria yang tengah memproses gelar guru besarnya.
Sementara itu, Ketua PDRI Ahmad Zakiyuddin mengatakan, profesi dosen harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah terutama soal kesejahteraan.
Banyaknya PTS yang melakukan pengupahan dosen di bawah UMR akan menghambat tujuan pendidikan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, para dosen tidak akan fokus mengajar karena harus bekerja dibidang lain untuk menutupi kurangnya penghasilan.
“Sedangkan di Malaysia profesi dosen itu begitu istimewa, pemerintah sangat memperhatikan kesejahteraannya. Tak heran jika Malaysia yang dulu berguru kepada kita sekarang lebih maju dari kita. Jika pemerintah tidak segera membenahi permasalahan dunia pendidikan di kita secara menyeluruh, maka akan sulit bersaing dalan konteks global,” bebernya.
PDRI sendiri dideklarasikan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung pada Tanggal 25 Juni 2018. Organisasi ini sekarang sudah berkembang, hadir di 26 provinsi di Indonesia.
Laporan: Muhammad Hafidh
