KedaiPena.Com – Komisi VI DPR memberikan persetujuan ‘right issue’ kepada empat BUMN di tengah kekhawatiran publik berkurangnya porsi kepemilikan saham Pemerintah.
Keempat BUMN itu adalah Krakatau Steel, PP, Wika dan Jasa Marga.‎
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mochammad Haekal ‎menegaskan persetujuan justru memperkuat porsi kepemilikan saham oleh pemerintah.Â
“Justru kita setujui penyertaan modal negara (PMN) berikut ‘right issue’-nya supaya mempertahankan porsi kepemilikan Pemerintah,” ujar dia.Â
Kalau ‘right issue’ tanpa Pemerintah ikut beli saham minimal sesuai porsinya, baru kepemilikan swasta makin besar.Â
“Waktu disetujui PMN, peruntukannya sudah jelas, dan kita minta direksi buat komitmen tertulis tentang target capaian,” ungkap Hekal.Â
Selain itu, sambung dia, pihaknya bukan hanya memberikan persetujuan begitu saja. Akan tetapi pihaknya juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan penggunaan dana PMN tersebut.Â
Bahkan, kata dia, jika suatu waktu keempat BUMN tersebut setelah mendapat PMN lalu mengubah rencana di tengah jalan, maka hal tersebut juga mesti dilaporkan pada DPR dalam hal ini Komisi VI.Â
“Kita juga buat Panja Pengawasan PMN. Agar terpantau realita janjinya. Dan sudah kita peringatkan untuk perubahan, harus ajukan lagi ke DPR,” tegasnya.Â
(Prw/Apit)
