KedaiPena.com – Dengan dalih ingin membuat masyarakat nyaman dengan daya listrik lebih besar, pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan daya listrik. Padahal, kebijakan ini lebih berpotensi menyebabkan masyarakat terpaksa mengkonsumsi listrik dengan tarif yang lebih mahal.
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono menyatakan kebijakan menaikkan pelanggan daya 450 VA menjadi 900 VA merupakan suatu kebijakan yang tergesa-gesa.
“Kebijakan ini akan menambah beban kelompok miskin dan berpotensi menjadi force inflation bagi kelompok miskin. Kita tahu bahwa pelanggan PLN dengan daya 450 VA dan 900 VA berasal dari kelompok terbawah, dengan jumlah pelanggan sekitar 24 juta dan 30 juta rumah tangga. Menghapus kelas 450 VA dan memaksanya pindah ke kelas 900 VA, dan memaksa kelas 900 VA pindah ke kelas 1200 VA akan membuat konsumsi listrik lebih tinggi dengan tarif per kwh yang lebih mahal,” kata Yusuf saat dihubungi, Kamis (15/9/2022).
Ia menyatakan bagi keluarga miskin dengan penghasilan yang terbatas, kenaikan beban listrik akan berarti ada pengeluaran lain yang harus dikurangi atau bahkan dikorbankan, seperti kebutuhan pangan, pendidikan, transportasi dan lain-lain.
“Kenaikan beban listrik ini akan lebih buruk lagi jika diikuti dengan program kompor listrik bagi keluarga miskin, dengan alasan daya listrik mereka kini sudah mencukupi, sehingga terbuka ruang bagi pemerintah untuk menurunkan subsidi LPG 3 kg,” ungkapnya.
Yusuf menyebutkan penghapusan kelas 450 VA dan memaksa kelas 900 VA untuk pindah ke kelas 1200 VA secara jelas adalah force inflation bagi keluarga miskin dan ekonomi lemah yang kini dipaksa mengkonsumsi listrik lebih banyak dengan tarif listrik per KwH yang lebih tinggi.
“Alasan utama wacana kebijakan ini adalah PLN yang mengalami over-supply hingga 6 Giga Watt dan tahun depan berpotensi meningkat hingga 7,4 Giga Watt. Memaksa kelas 450 VA pindah ke 900 VA dan kelas 900 VA pindah ke 1200 VA, jelas adalah kebijakan instan dari pembuat kebijakan yang malas berpikir dan tidak mau bekerja untuk rakyat,” ungkapnya lagi.
Ia menduga pemerintah berupaya menyelesaikan kesalahan perencanaan pembangunan kelistrikan dengan membebani kelas termiskin.
“Untuk menyerap over-supply listrik PLN kebijakan, yang seharusnya dipikirkan dan dirancang DPR dan Pemerintah adalah percepatan pembangunan perumahan baru untuk rakyat. Dimana kini angka backlog rumah mencapai lebih dari 12 juta unit, pembangunan pasar tradisional yang kini baru berjumlah 15 ribu unit, dan puskesmas yang baru berjumlah 10 ribu unit,” kata Yusuf.
Idealnya, setiap kelurahan atau desa memiliki pasar tradisional dan puskesmas. Artinya, pemerintah harusnya mengupayakan pembangunan 83 ribu di kelurahan atau desa tersebut.
“Serta mendorong industri pengguna solar agar secepatnya berpindah ke listrik PLN dan mendorong program mobil listrik, terutama bus listrik, yang hingga kini jumlahnya masih sangat kecil, baru di kisaran 16 ribu unit,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
