KedaiPena.Com – Usulan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD telah menguatkan dugaan Indonesia tidak mempunyai grand desain penanganan Covid-19.
“Dalihnya hasil evaluasi, masyarakat dikatakan stres karena dibatasi, kalau stres imunitas menurun bisa jadi sakit. Ini kayaknya yang stres malah pemerintah karena nggak jelas konsepnya, enggak jelas ukuran evaluasinya,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta kepada wartawan, Selasa, (5/5/2020).
“Sampai sekarang pemerintah juga belum pernah ungkapkan grand desain penangangan Covid-19 termasuk target waktu untuk mengatasinya,” sambung Anggota Komisi I DPR RI ini.
Tidak hanya itu, kata Sukamta, relaksasi PSBB juga semakin menunjukkan bahwa kebijakan tersebut seakan lempar tanggung jawab pemeritah pusat ke daerah.
“Coba lihat saat ini gubernur, bupati, walikota yang malah terlihat pontang-panting dengan kebijakan PSBB. Mereka para kepala daerah sedang berusaha mengetatkan pelaksanaan PSBB karena masih cukup banyak pelanggaran aturan dan penyebaran virus masih terus terjadi. Eh kok pemerintah pusat yang buat peraturan PSBB malah akan melonggarkan,” tegas Sukamta.
“Kalau kebijakan bolak-balik enggak jelas seperti ini, kasihan yang di daerah Pak Presiden,” tegas Sukamta.
Lebih lanjut Sukamta menilai wacana relaksasi PSBB yang disampaikan pemerintah melalui Menko Polhukam tersebut semakin menunjukkan buruknya cara komunikasi pemerintah kepada publik.
“Kelihatan buruk sekali cara komunikasinya, semestinya jika masih wacana tidak perlu disampaikan ke publik. Dalam kondisi yang baru prihatin seperti ini jangan membuat suasana semakin runyam dengan pernyataan yang masih tidak jelas arahnya,” tandas Sukamta.
Laporan: Muhammad Hafidh
