KedaiPena.com – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan bidang ekonomi menjadi sorotan dan evaluasi penting fraksi PKS DPR RI bagi Pemerintahan Jokowi-JK di tahun 2017. Jazuli mengungkapkan hal ini lantaran ekonomi berhubungan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Pemerintahan Jokowi-JK pada awal memerintah memberikan harapan dan optimisme bahwa ekonomi akan meroket di tahun kedua dan seterusnya. Tapi, dalam evaluasi Fraksi PKS janji “ekonomi meroket” tersebut dinilai masih belum terlihat nyata,” beber Jazuli dalam keterangan kepada KedaiPena.Com, ditulis Minggu (31/12/2017).
Ekonomi Indonesia, lanjut Jazuli, juga belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi masih bergerak rata-rata 5,0 persen per tahun. Angka tersebut jauh dari target pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 7,0 persen per tahun.
“Dengan melihat capaian Pemerintah dalam tahun 2017, proyeksi target pertumbuhan 5,4 persen tahun 2018 diprediksi sulit tercapai. Untuk itu pemerintah harus kerja keras lagi tahun depan,” imbuh Jazuli.
Tidak hanya itu, kata Jazuli, kurang maksimalnya pertumbuhan ekonomi, pada gilirannya memengaruhi kemampuan pemerintah menekan persoalan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran serta ketimpangan pendapatan.
“Jumlah penduduk miskin melonjak pada Maret 2017. Sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor-sektor yang rendah dalam tingkat pendidikan, produktivitas dan upah. Sehingga, relatif sulit menekan ketimpangan pendapatan,” ujar Jazuli.
Jazuli juga menilai pemerintah belum memiliki program yang efektif dalam mengatasi persoalan utama tersebut. Kebijakan Pemerintah selama ini masih bersifat tambal sulam. Praktis dalam tiga tahun terakhir ini angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi.
“Pertumbuhan ekonomi yang rendah juga diikuti dengan perlambatan peranan sektor-sektor penyerap tenaga kerja (labour incentive/tradable), seperti sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan,” beber Jazuli.
Selain itu, sesal Jazuli, peranan sektor tradable terhadap pertumbuhan ekonomi semakin menurun karena minimnya stimulus pemerintah. Baik segi pembiayaan maupun nonpembiayaan.
“Kebijakan belanja Pemerintah yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur secara besar-besaran diprediksi belum akan memberikan dampak yang signifikan terhadap Perekonomian nasional pada tahun 2018,” lirih Jazuli.
“Jadi pemerintah harus bisa mengantisipasi belum beroperasinya proyek infrastruktur seperti jalan tol, jalur kereta api, bandara, pelabuhan, dan proyek lainnya. Sehingga hambatan konektivitas yang selama ini menganggu jalur perekonomian yang menjadi kendala pada tahun 2017, bisa segera diatasi,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Hafidh
