KedaiPena.Com- Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menilai pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebutkan bahwa Pertamina berminat ikut serta membangun ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) telah menunjukkan minimnya investor.
PKS secara terang-terangan bahkan menyebut bahwa proyek ambisius Presiden Jokowi tersebut tidak laku.
“Karena IKN tidak laku mendulang investasi, maka BUMN besar seperti Pertamina yang pasang badan,” kata Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Suradi Jaya Purnama, Rabu,(12/7/2023).
Suradi mendesak Pertamina dapat mengurungkan niatnya pasang badan berinvestasi di IKN. Suradi mendorong Pertamina fokus sebagai BUMN sektor migas, utamanya soal BBM bersubsidi seperti Pertalite agar dapat turun harganya dan terjangkau oleh rakyat.
“Hal ini mengingat harga minyak mentah dunia terus mengalami penyusutan. Bahkan, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sudah meninggalkan level 70 dollar AS per barrel pada Juni 2023 lalu,” imbuh dia.
Suradi mengakui per bulan Juni 2023, memang sudah ada 234 surat pernyataan minat berinvestasi atau letter of intent (LOI) dari investor. Namun, kata Suradi, baru ada 36 investor yang sudah maju ke tahap NDA atau non-disclosure agreement dan 6 investor yang mendapat surat izin prakarsa proyek (SIPP).
“Meski demikian, pembangunan IKN masih mengandalkan APBN. Belum ada sepeser pun investasi asing maupun dari dalam negeri yang mengalir ke pembangunan IKN,” jelas Suradi.
Suradi lantas membeberkan alasannya belum adanya dana investasi masuk ke IKN. Pertama, lanjut dia, ialah masalah status pengelolahan lahan yang telah menjadi temuan ombudsman RI.
“Polemik itu menjadi temuan Ombudsman RI yang menyimpulkan adanya maladministrasi pengelolaan pertanahan di IKN. Sebagian lahan yang ditawarkan statusnya belum clear and clean,” beber dia.
“Pengembang seperti Ciputra Group yang tertarik menggarap hunian berikut fasilitasnya seluas 300 hektar di IKN bahkan terang-terangan mengungkapkan masih menunggu kepastian status lahan,” tambah Suradi.
Suradi juga menjelaskan, untuk permasalahan yang kedua adalah tingkat resiko yang tinggi saat berinvestasi di IKN. Ia mengutip pernyataan Profesor Sulfikar Amir dari Nanyang Technological University di Singapura yang bahwa pemerintah Indonesia tidak punya pengalaman kota dari nol di tanah kosong.
“Menurutnya, investor di Singapura tak mau berinvestasi di suatu proyek yang tingkat ketidakpastiannya tinggi. Dengan risiko yang terlalu tinggi, mereka harus menanggung 80 persen sementara Pemerintah Indonesia hanya 20 persen. Jadi bagi mereka risikonya tidak fair,” papar dia.
“Sementara mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada pihak yang punya kepentingan. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah mengingat Singapura adalah negara dengan nilai investasi nomor satu di Indonesia dengan nilai mencapai Rp63 triliun,” lanjutnya.
Selain itu, tegas dia, populasi juga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh investor sebelum berinvestasi di IKN agar investasi mereka jelas pengembaliannya. Namun, hanya 25 persen wilayah IKN yang akan dibangun menjadi kota.
“Sisanya, 65 persen adalah hutan tropis karena konsepnya adalah kota hutan. Oleh karena itu, populasi di IKN maksimal adalah 1,9 juta jiwa. Utopia kota hutan yang diinginkan Pemerintah terbentur dengan jumlah populasi yang diinginkan investor. Padahal, dengan pembangunan “kota hutan” IKN baru 29 persen per Juni 2023, dampak kerusakannya bagi hutan sudah luar biasa,” imbuh dia.
Ia menambahkan, untuk pembangunan proyek Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku untuk menyuplai air bersih ke IKN mengakibatkan 14 ribu hektare hutan dan lahan rusak dalam kurun 6 bulan terakhir.
Ia menjelaskan, masalah ini jiga disinyalir telah menyebabkan banjir besar hingg menenggelamkan hampir seluruh wilayah Kecamatan Sepaku pada bulan Maret 2023 lalu.
“Banjir meluas hingga menggenangi 220,8 ribu hektare atau beberapa kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Bagi Masyarakat Dayak Balik Sepaku Lama, saat ini banjir sudah menjadi langganan ketika hujan deras mengguyur wilayah Sepaku,” tegas dia.
Belum lagi, lanjut dia, dua proyek segmen jalan tol dukungan IKN yakni Segmen 3B KKT-Simpang Tempadung dan Segmen 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang bersisian dengan Hutan Lindung Sungai Wain dan hutan mangrove yang berada di Teluk Balikpapan.
“Ada 29 jenis satwa berstatus dilindungi dari 64 jenis satwa yang hidup di Hutan Lindung Sungai Wain yang terancam. Ada pula bekantan dan ratusan burung yang berada di sekitar hutan mangrove di atas,” tandasnya.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) berencana membangun kawasan resort hingga pusat penelitian dan pengembangan (research and development center) di kawasan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Langkah itu sebagai bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung pembangunan IKN baru.
Informasi itu disampaikan oleh Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kunjungannya meninjau langsung progres pembangunan IKN, pada Senin (10/07/2023) kemarin.
“Pertamina is the real Investor for IKN,” ujar Ahok, dalam keterangan tertulis, Selasa (11/7/2023).
Laporan: Tim Kedai Pena
