KedaiPena.Com – Setelah Pemilu 2024, kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi berantakan. Hal ini akan berlanjut ke pilkada jika partai politik tidak melakukan instropeksi diri.
Demikian disampaikan aktivis Pro Demokrasi Adhie Massardi saat berbincang dengan Kedai Pena, Jumat (28/6/2025).
“Parpol harus introspeksi diri, terutama di Pilkada Jakarta. Karena Jakarta merupakan etalase parpol yang dilihat oleh seantero negeri,” kata Adhie.
Parpol, lanjut Juru Bicara Presiden era Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, harus mencerminkan sebuah niat baik politik.
“Apa yang dilakukan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) sebenarnya sudah bagus. Ia mencalonkan Anies Baswedan karena percaya, yang bisa membenahi Jakarta adalah Anies,” kata Adhie.
Selama satu periode kepemimpinan Anies Baswedan, yakin Adhie, Jakarta berangsur membaik. Lalu, setelah Jakarta dipimpin oleh Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono, banyak kebijakan Anies yang diacak-acak.
“Kebijakan Anies diberantaki orangnya Jokowi. Padahal zaman Anies bagus, dia memimpin tanpa pamrih,” imbuhnya.
Kembali ke parpol, Adhie menekankan pentingnya membenahi kepercayaan rakyat terhadap mekanisme demokrasi.
“PKB sudah benar mengusung Anies yang bukan kader. Ditambah dia tidak minta wakil. Sekali pun PKB mau mengajukan calon wakil ya boleh asal, tapi jangan memaksa. Biarkan Anies yang memilih, bahkan ketika Anies memilih si wakil ini orang luar parpol, ya harus didukung,” tegas Adhie.
Parpol, lanjut Adhie seharusnya bertarung di ranah legislatif atau parlemen. Parpol pendukung bisa menjadi pendorong realisasi janji kampanye. Baik dalam hal pengawasan eksekutif, budgeting dan lain-lain.
“Parpol jangan pragmatis menghalalkan segala cara untuk berkuasa. Parpol kan bisa negosiasi. Misal di Jaksel bisa jalan bagus dan lain-lain. Intinya, gubernur yang diangkat harus merealisasikan janji kampanye ke konstituen. Di Eropa dan AS kan begitu,” jelas Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini.
“Jangan malah minta proyek APBD untuk bancakan pribadi. Jadi DPR itu memberikan upeti ke rakyat. Dan ini sehat,” Adhie melanjutkan.
Jika sudah demikian, apa yang dilakukan PKS yang mengusung Sohibul Iman menjadi cawagub menjadi tidak tepat.
“PKS kan pemenang Pileg Jakarta. Dia berhak jadi Ketua DPRD Jakarta. Harusnya, PKS harus punya fungsi ‘check and balances’ di DPRD. Dan, langkah PKS memasangkan Anies dengan Sohibul Iman adalah kesalahan,” lanjutnya.
Lalu siapa yang layak menjadi cawagub Jakarta, Adhie ogah memaparkan nama. Jika pun bisa, cawagub DKI adalah orang non parpol.
“Biar Anies yang memilih. Kalau bisa orang teknokrat, bisa bekerja dengan Anies. Punya visis soal tata kota, pemerintahan,” tandas dia.
Laporan: Ranny Supusepa
