KedaiPena.Com – Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pelantikan di Gedung MPR/ DPR, Minggu, (20/10/2019), secara substantif tidak mampu menarik dan mendongkrak kepercayaan publik.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center for Social Political, Economic and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun saat menanggapi pidato Presiden Jokowi saat pelantikan.
“Padahal kepercayaan publik turun drastis akibat anggota KPK yang dinilai publik bermasalah dan UU KPK yang melemahkan KPK serta tak segeranya Jokowi keluarkan Perpu KPK,” ujar Ubed kepada KedaiPena.Com, Senin, (21/10/2019).
Ubed begitu ia disapa juga menilai pidato yang disampaikan oleh Jokowi tidak menarik lantaran tidak ada narasi yang memberikan jawaban signifikan dari ketidakpercayaan publik terkait KPK.
“Selain itu tidak menarik karena tidak ada sesuatu yang baru dari pidatonya,” kata Ubed.
Ubed menyoroti sejumlah isu yang absen pada pidato pelantikan Presiden Jokowi seperti isu korupsi, isu demokrasi dan isu internasional.
“Padahal disaksikan puluhan perwakilan negara-negara sahabat yang hadir dalam pelantikan,” sambung Ubed.
Ubed menegaskan, alih- alih memunculkan isu korupsi, demokrasi dan isu internasional, Jokowi justru terjebak dalam narasi yang kontraproduktif misalnya mengatakan yang penting hasil bukan proses
“Ini narasi yang keliru, sebab tidak mungkin ada hasil yang bagus tanpa proses yang bagus. Berbahaya jika bekerja yang penting hasil tapi mengabaikan proses yang benar. Narasi itu memungkinkan ditafsirkan boleh menghalalkan segala cara yang penting hasil,” tegas Ubed.
Narasi krusial lainnya, lanjut Ubed, adalah soal janjinya yang akan menghilangkan eselon dalam ASN hanya menjadi dua eselon, membubarkan, menambah atau menyatukan kementrian.
“Ini artinya perlu nomenklatur baru, tata kelola baru dan struktur birokrasi baru,” papar Ubed.
Ubed menilai, situasi itu akan membuat energi pemerintahan terkuras selama satu sampai dua tahun untuk sekedar membangun struktur baru dan belum bisa fokus mengimplementasikan program.
“Dalam kondisi tersebut tentu publik nasional maupun internasional belum menunjukan kepercayaanya pada pemerintahan baru ini, apalagi jika kementrian dibidang ekonomi posturnya masih sama,” tandas Ubed.
Laporan: Muhammad Hafidh
