KedaiPena.Com – Esensi pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Senin, (16/8/2021), cukup memberikan optimisme.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo berharap agar, apa yang disampaikan oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut tidak hanya berakhir di kertas pidato.
“Tetapi skema kebijakan yang disertai proyeksi sebagaimana disampaikan presiden diharapkan tidak berhenti di atas kertas. Jangan sekadar menjadi teks pidato tanpa aksi nyata,” ujar Karyono, Selasa, (17/8/2021).
Pasalnya, kata Karyono, pidato kenegaraan yang disampaikan presiden telah menjadi dokumen negara. Maka dari itu, isi pidato presiden harus merealisasikan.
Karyono juga berharap, agar semua pejabat pemerintahan di bawah presiden harus mewujudkan apa yang menjadi arahan Jokowi
Misalnya, lanjut Karyono, soal permintaan Presiden Jokowi agar harga tes PCR diturunkan ke kisaran Rp450-550 ribu dan beberapa jenis obat penangan COVID-19 gratis.
Hal ini termasuk soal ketersediaan dan keterjangkauan harga obat, perlunya akselerasi vaksinasi, sinergitas kebijakan dan koordinasi antar-lembaga harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab soal ini.
Begitu pula, arahan presiden yang terkait dengan percepatan dan efektifitas bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa.
Tidak hanya itu juga ada Program Kartu Pra-Kerja, Subsidi Kuota Internet untuk daerah-daerah PPKM yang diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen harus segera terealisasi dan tepat sasaran.
“Semua pejabat di bawah presiden yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab harus memastikan semua arahan presiden berjalan sesuai yang diharapkan. Tidak boleh lagi terjadi kondisi yang bertolak belakang antara kebijakan dengan fakta di lapangan,” ungkap Karyono.
Oleh karena itu, Karyono berharap, agar fungsi pengawasan harus ditingkatkan dan perlu ada sanksi tegas kepada pejabat yang kinerjanya sangat buruk, terlebih bagi yang menyalahgunakan wewenang.
Karyono mengatakan, Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan sudah mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada toleransi terhadap pihak yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan di tengah pandemi.
“Arahan presiden ini harus benar-benar menjadi pedoman pelaksanaan di lapangan. Tak kalah pentingnya, diperlukan dukungan dan sinergi antar-lembaga negara mensukseskan program pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi,” pungkas Karyono.
Laporan: Muhammad Hafidh
