KedaiPena.com – Para ekonom yang tergabung dalam Forum Ekonom Indonesia (FEI) memberikan masukan untuk sektor ekonomi pada pemerintah dan para Paslon untuk membangun keseimbangan ekonomi dan politik.
Pakar Ekonomi Prof. M Syafii Antonio menyatakan FEI memberikan catatan positif terhadap pencapaian ekonomi nasional pasca-COVID-19. Namun, FEI mencatat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah saat ini dan terutama oleh para pasangan calon kandidat capres-cawapres.
Ia menegaskan perlunya ekosistem keseimbangan ekonomi dan politik yang kondusif, menghilangkan budaya politik uang dan transaksional sebisa mungkin.
“Para pelaku ekonomi harus dihindarkan dari praktik menjadi sumber pendanaan politik, sementara di sisi lain, mereka harus didorong menjadi pelaku industri yang efisien dan inovatif,” kata Antonio dalam diskusi FEI, ditulis Jumat (2/2/2024).
Antonio menyebutkan ada beberapa masukan yang akan diberikan kepada pemerintah dan juga kepada para paslon.
“Kami mengharapkan pemerintah maupun para Paslon untuk mengembalikan kebijakan dan program pembangunan populis menuju kebijakan dan program pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi rasional, realistis dan berkelanjutan,” ucapnya.
Antonio juga menyampaikan FEI meminta pemerintah dan para Paslon dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Pemerintah melakukan revisi terhadap 4 (empat) UU yang tidak rasional dan banyak merugikan perekonomian nasional secara keseluruhan termasuk menciptakan ketimpangan yang makin buruk diantaranya adalah yaitu UU Ciptaker, UU KPK, UU Kesehatan dan UU Minerba,” ucapnya lagi.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan FEI meminta pemerintah dan para paslon untuk mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai upaya mitigasi risiko yang merugikan keuangan negara.
“Juga mengevaluasi strategi reindustrialisasi mencakup hilirisasi dan investasi yang menekankan pada padat modal dan sumber daya mineral telah merugikan kesejahteraan rakyat, keuangan negara dan merusak lingkungan,” kata Antonio lagi.
Termasuk, juga mereformasi pengelolaan fiskal termasuk manajemen utang untuk menjamin keberlanjutan fiskal untuk menaikan pendapatan negara dan mengurangi beban utang negara.
“Hindarkan bantuan sosial (bansos) sebagai instrumen kepentingan politik dan mengembalikan program tersebut sebagai instrumen perlindungan sosial yang merupakan hak masyarakat miskin dan tanggungjawab negara serta evaluasi efektifitas penyaluran bansos tanpa data yang terintegrasi,” ungkapnya.
Terakhir ia meminta agar pemerintah dan para Paslon untuk mereformasi kebijakan ketahanan pangan termasuk food estate tidak memberikan manfaat karena kebijakan tersebut tidak melibatkan partisipasi petani. Kebijakan tersebut dinilai sarat penghamburan sumber daya APBN.
“Terakhir, kami mengingatkan pada pemerintah dan Paslon tentang pentingnya ekonomi syariah dalam konstruksi kebijakan perekonomian nasional,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
