KedaiPena.Com – Politikus PAN Ahmad Najib Qodratullah mengingatkan pentingnya peran pemerintah untuk menjaga stabiltas politik serta keamanan untuk memberikan dampak positif terhadap ekonomi RI.
Pernyataan Najib sendiri didasari oleh laporan lembaga pemeringkat utang internasional Moody’s Investor Service yang memperingatkan risiko gagal bayar utang perusahaan-perusahaan di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia.
“Masyarakat dan pemerintah harus dapat kompak menjaga stabilitas politik serta keamanan agar tidak memberikan efek negatif dalam kegiatan ekonomi di Indonesia,” ungkap Najib kepada KedaiPena.Com, Minggu, (6/10/2019).
Tidak hanya itu, Najib juga berharap, agar pemerintah khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat memastikan perusahaan-perusahaan tersebut mampu melunasi dan membayar urusan utangnya.
“Paling penting jangan sampai terjadi gagal bayar terutama swasta-swasta yang memiliki urusan piutang luar negeri,” beber eks Anggota komisi XI DPR RI ini.
Najib berpesan agar pemerintah juga mampu menjaga neraca perdagangan. Jangan sampai terjadi gap defisit yang terlalu besar sehingga berdampak pada kondisi perekonomian RI.
“Pemerintahan Jokowi juga perlu mengurangi resiko ekonomi utang-utang jatuh tempo perlu utamanya yang bersifat jangka pendek,” tutur Najib.
Terakhir, Najib menyarankan, menekankan agar gagasan dari Presiden pertama RI yakni Soekarno yang meminta agar bangsa ini dapat mampu berdikari secara ekonomi tidak sekedar menjadi jargon semata.
“Jangan terlalu banyak kita menggantungkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dari luar negeri. termasuk ya tidak menambah beban bangsa ini dengan utang,” papar Najib.
Diketahui, Lembaga pemeringkat utang internasional Moody’s Investor Service memperingatkan risiko gagal bayar (default) utang perusahaan-perusahaan di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia.
Melambatnya pertumbuhan ekonomi global dinilai menjadi sumber risiko bagi kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utang yang nominalnya semakin bertambah dari tahun ke tahun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri sepakat agar perusahaan-perusahaan di Indonesia mampu meningkatkan kehati-hatian.
“Perusahaan harus betul-betul melihat dinamika lingkungan di mana mereka beroperasi. Di tengah kondisi ekonomi global dan regional saat ini, apakah kegiatan korporasi mereka akan menghasilkan arus pendapatan yang diharapkan,” tutur Menkeu, beberapa waktu lalu.
Jika tidak, Sri Mulyani mengatakan, risiko pembayaran kewajiban dari pembiayaan, dalam hal ini utang, akan menjadi konsekuensi bagi perusahaan.
Sri Mulyani menilai, tantangan perusahaan untuk meraup pendapatan semakin menantang. Oleh karena itu, ia berharap perusahaan bisa betul-betul mengevaluasi efisiensi sehingga dapat mengantisipasi risiko pelemahan ekonomi yang berdampak pada kinerja perusahaan.
Laporan: Muhammad Hafidh
