KedaiPena.com – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono menyampaikan dirinya mengapreasiasi keinginan pemerintah untuk membangun wilayah Kalimantan. Namun, ia menilai, menempatkan ibu kota negara dan pusat pemerintahan di wilayah yang berada di alur pelayaran internasional, membuka celah ketidakamanan bagi presiden dan wakil presiden.
“Sejak awal saya kurang sependapat Ibu Kota Negara dan Pusat Pemerintahan di Wilayah IKN ini. Keamanan dan keselamatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi rentan, karena wilayah IKN ini beraa di jalur pelayaran internasional ALKI 2. Ini sangat membahyakan. Jika ada ancaman yang datang, akan sulit untuk membangun perlindungan,” kata Bambang Haryo, Selasa (18/2/2025).
Berbeda dengan Jakarta, Ibu Kota dan Pusat Pemerintahan Indonesia saat ini, yang masih terlindung dengan adanya Kepulauan Seribu dan tidak dilewati oleh jalur pelayaran internasional. Selain itu, masih ada gugusan pulau lainnya, yang menjadi bagian pengamanan, seperti Pulau Bangka Belitung, Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera.
“Kalau IKN ini, langsung terbuka dengan jalur internasional. Begitu ada ancaman, langsung menyasar ke pusat negara. Apalagi daratan IKN tersebut mudah terbakar karena lahannya yang berbasis batu bara, ini sangat rentan terhadap kebakaran yang bisa dibuat oleh orang yang ingin mengacaukan negara,” ujarnya.
“Ibarat kita bermain catur, Raja itu sudah kita letakkan di depan. Bukan pion yang di depan. Padahal yang harus dilakukan adalah melindungi keamanan Pimpinan Negara secara maksimal. Dengan risiko yang begitu besar, maka biaya keamanan untuk menjaga keselamatan presiden pasti akan meningkat,” imbuh Bambang Haryo.
Belum lagi, IKN ini sangat dekat dengan negara tetangga Malaysia, Brunei Darrussalam, dan Filipina. Dan terpantau dalam beberapa waktu kebelakang IKN juga rentan akan bencana banjir.
Dengan telah terbangunnya IKN, ia berharap pemerintah bisa melakukan evaluasi ulang atas tujuan pembangunannya. Dan Bambang Haryo mengemukakan pemerintah bisa menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Kedua sekaligus membangun pusat industri yang terintegrasi dengan pelabuhan besar.
“Menurut saya, sebaiknya Wilayah IKN ini bukan sebagai Pusat Pemerintahan, tetapi masih bisa menjadi Ibu Kota Negara kedua yang dilengkapi dengan pusat industri yang berskala besar. Karena Wilayah IKN ini dilewati oleh Jalur Internasional ALKI 2, sehingga hasil industri bisa dengan mudah diangkut oleh transportasi laut internasional. Apalagi lokasi tersebut berada di tengah tengah antara Asia Timur (Jepang, Cina, Korea dan Taiwan) , dengan Australia, maka wilayah tersebut bisa membuka peluang untuk menampung relokasi industri negara negara Asia Timur dan Asia Tenggara untuk dipasarkan ke Australia dan sebaliknya. Sehingga ongkos logistik hasil industri tersebut menjadi lebih murah , cepat dan tentu lebih aman karena jarak pemasarannya lebih dekat,” kata Bambang Haryo lebih lanjut.
“Maka sentra industri di IKN, Kalimantan Timur (Kaltim) akan menjadi sentra industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jauh lebih besar dibanding jika hanya untuk kepentingan IKN,” tambahnya.
Multiplier effect ekonomi, lanjutnya, akan lebih besar jika membangun wilayah Kalimantan Timur. Ditambah, dengan kondisi alam Kalimantan yang memiliki banyak alur sungai, pemerintah tidak perlu banyak membangun jalan raya. Karena transportasi bisa dilakukan melalui jalur sungai, yang lebih efektif dan efisien dibandingkan jalur darat.
Hadirnya sentra industri di Kalimantan Timur ini pun, lanjutnya, akan memudahkan bagi pelaku industri di Indonesia bagian timur. Dimana, pelaku industri tidak perlu melakukan pengiriman dari Jawa atau sekitar Jakarta, yang jaraknya lebih jauh.
“Akhirnya, apa yang mau dicapai oleh pemerintah bisa tercapai. Pembangunan bisa merata, pertumbuhan ekonomi nasional bisa meningkat, tanpa harus mengorbankan keamanan presiden, wakil presiden, dan para pejabat negara. Wilayah ini juga bisa dijadikan tujuan relokasi industri dari Jawa. Apalagi, bahan baku industri melimpah di Kalimantan. Contohnya, batu bara, besi, nikel yang bisa diambil dari Sulawesi yang jaraknya cukup dekat,” ungkapnya lagi.
Apalagi, dengan menjadikan Kalimantan Timur sebagai sentra industri, maka akan membuka lapangan kerja bagi ribuan orang. Yang tidak akan bisa dilakukan jika IKN berfungsi sebagai ibu kota negara.
“Satu industri itu bisa menyerap ribuan orang. Kalau bisa terbangun 100 industri, maka akan terserap paling tidak 100.000 pekerja. Sehingga, pemerataan ekonomi bisa tercapai. Dan orang Kalimantan tidak perlu lagi pergi ke Jawa untuk mendapatkan peluang kerja. Mereka sudah bisa bekerja di wilayah mereka sendiri,” pungkas Bambang Haryo.
Laporan: Ranny Supusepa
