KedaiPena.Com – Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti pun langsung menampik rumor, bahwa pertemuan yang dilakukan antara Menteri ESDM RI Ignasius Jonan dengan pimpinan pusat Muhammadiyah di Yogyakarta kemarin untuk meredam suara kritis salah satu ormas islam terbesar di Indonesia ini.
“Tidak ada ceritanya Muhammadiyah bisa diredam-redam, karena kita punya prinsip negara ini harus dikelola dengan benar,” kata Mu’ti usai menghadiri acara ‘Ngaji Bareng Bung Karno’, di Megawati Institute, Jakarta Pusat, (12/6).
Dia pun mengungkapkan, kondisi internal Muhammadiyah dalam keadaan tenang dan kondusif. Hal itu menanggapi adanya rumor reaksi atas kasus yang melibatkan salah satu tokoh Muhammadiyah Amien Rais atas dugaan penerimaan uang sebesar Rp600 juta oleh KPK.
“Tidak ada, Muhammadiyah sangat anti seperti itu (transaksional), kita organisasi yang sangat mandiri, sangat tua, bahkan kemandirian,” ucapnya.
“Muhammadiyah itu bisa dilihat dari bagaimana kita ini membangun relasi dengan bersifat profesional, artinya selama benar kita dukung , tapi kalau pemerintahan itu salah itu harus dikoreksi siapapun,” sebut dia.
Lebih lanjut, ketika ditanyakan soal sikap PP Muhammadiyah atas kasus tokoh reformasi tersebut, ia menegaskan agar penegak hukum tidak bermain-main dalam penegakan hukum di negara ini.
“Tentu semua orang di negara ini tidak satu pun yang bebas dari hukum, presiden pun kalau dia melanggar juga bisa ditindak kok, karena itu jangan dipolitisasi dan apartur penegak hukum jangan main-main dengan persoalan ini (penegakan hukum) itu penting),” pungkasnya
Seperti diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengunjungi Kantor PP Muhammdiyah, pada Ahad (11/6) malam, untuk meminta masukan mengenai pengelolaan minyak dan gas (migas) di Indonesia.
Jonan tiba di PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta, pada pukul 19.15 WIB, selanjutnya ia menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir selama kurang lebih 30 menit.
Akan tetapi, banyak kalangan yang menilai pertemuan tersebut untuk ‘mengajak’ agar organisasi masyarakat (Ormas) Islam tersebut dapat meredam suara kritis kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Laporan: Muhammad Hafidh
