KedaiPena.Com Naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax per 1 April dikhawatirkan akan membuat masyarakat bermigrasi menggunakan Pertalite. Hal ini tentu membutuhkan, peran negara untuk mengatur agar perekonomian dapat berjalan baik.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan merespons keputusan pemerintah melalui PT Pertamina persero menaikkan harga BBM Pertamax per 1 April 2022.
“Disinilah peran negara mengatur agar perekonomian berjalan dengan baik,” tutur Syarief Hasan, Rabu,(6/4/2022).
Begitupun dengan Pertamax, yang harganya kini naik menjadi Rp 12.500 per liter. Sangat mungkin konsumen beralih ke Pertalite, yang disubsidi dengan harga Rp 7.650 per liter.
Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini mengingatkan, pemerintah agar melakukan mitigasi yang tepat atas kenaikan harga Pertamax.
Pasalnya, kata dia, dengan selisih harga yang begitu jauh, pengguna Pertamax yang beralih ke Pertalite akan membuat kuota BBM bersubsidi ini cepat habis.
Sehingga, lanjut Syarief Hasan, pemerintah kembali menyediakannya. Akhirnya, beban subsidi di APBN membengkak dan ujung-ujungnya, dana pembangunan akan terganggu.
“Jika LPG 3 kg ikutan naik juga, maka jelas sangat memberatkan pelaku UMKM Ini akan merugikan konsumen. Penjual nasi goreng, warung makan sederhana, bakso, dan jajanan rakyat lainnya jelas-jelas menggunakan LPG 3 kg. Kenaikan harga gas bersubsidi ini akan sangat berdampak pada keberlanjutan usaha mereka. Akhirnya harga juga akan ikutan naik. Inilah skenario yang akan terjadi,” papar Syarief.
Syarief pun menekankan, pengawasan dan mitigasi tidak serius, maka rakyat akan beralih ke komoditas yang harganya lebih rendah. Akhirnya akan terjadi kelangkaan.
Syarief pun menuturkan, pola ini akan selalu berulang, sehingga narasi mengurangi beban subsidi menjadi tidak berarti. Beban APBN tetap akan membengkak.
“Saya kira, persoalannya bukan saja pada penyesuaian atas harga keekonomian secara global. Namun, yang juga lebih penting adalah menyesuaikan jarak harga komoditas bersubsidi, dengan yang nonsubsidi. Agar tidak terlalu jauh,” jelas Syarief.
Syarief memandang, hal ini akan sangat berdampak pada kesejahteraan rakyat secara umum. Sebab, jika komoditas ini harga naik, maka harga barang-barang lainnya juga akan naik sebagai efek inflasi.
Selain itu, tegas Syarief, skema kebijakan yang tidak tepat akan menimbulkan persoalan migrasi konsumen.
“Jika BBM dan gas naik, otomatis harga barang-barang kebutuhan lainnya juga akan naik. Terutama, untuk LPG 3 kg, karena selama ini disubsidi pemerintah. Kenaikan harga LPG 3 kg jelas akan mengerek harga barang lain,” tandas Syarief.
Laporan:Muhammad Hafidh
