KedaiPena.Com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menilai internal Pemerintah saat ini tidak kompak mengenai rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Suryadi mengatakan tidak kompaknya Pemerintah dapat terlihat dari berbedanya pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal anggaran IKN.
“Menunjukkan ketidaksiapan Pemerintah mengenai rencana yang sudah dikampanyekan besar-besaran tersebut. Jangan sampai bencana ini dijadikan obyek pencitraan oleh pemerintah, dengan seolah-olah memperlihatkan keberpihakan pada rakyat dengan mengalihkan anggaran proyek mewah tersebut padahal sebenarnya anggaran itu sendiri tidak pernah ada,” tegas Suryadi dalam keterangan, Senin, (27/4/2020).
Dengan demikian, Suryadi mengatakan pemerintah seharusnya membatalkan rencana pemindahan IKN ini dan fokus pada penanganan Covid-19 saat ini beserta dampaknya.
Hal itu, kata dia, lantaran dampak ekonominya diperkirakan akan sangat dalam dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk memulihkannya kembali.
“Hal ini dibutuhkan untuk memperlihatkan bahwa Pemerintah memiliki sense of crisis terhadap bencana yang sedang dialami oleh Bangsa dan Negara Indonesia,” beber Suryadi.
Suryadi menambahkan total anggaran pemindahan IKN sendiri diperkirakan sebesar Rp466 triliun dengan Rp96 triliun akan menggunakan APBN yang dibagi dalam beberapa tahap mulai dari 2021 hingga 2024.
“Artinya setiap tahun ada dana sekitar Rp25 triliun yang digunakan untuk pemindahan IKN, padahal kondisi ekonomi diprediksi sedang merosot dan masih mengalami pemulihan,” kata Suryadi lagi.
Suryadi menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri mengakui, target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada 2020 tidak akan bisa diraih dan ekonomi Indonesia akan merosot signifikan.
“Menkeu Sri Mulyani sendiri memprediksi pada skenario sangat berat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada angka -0,4%,” tegas Suryadi.
Oleh sebab itu, tegas Suryadi, terkait dengan wabah Covid-19 ini, Pemerintah seharusnya secara tegas membatalkan proyek pemindahan IKN dan lebih memperlihatkan keberpihakan pada rakyat.
“Sebaiknya nanti dialihkan guna membantu jutaan rumah tangga kurang mampu dan juga stimulus bagi UMKM selama masa pemulihan nanti yang dapat memakan waktu yang lama. Hal ini agar dana tersebut dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas melalui pemberian stimulus tersebut,” tandas Suryadi.
laporan: Muhammad Lutfi
