mendapat sorotan dari Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon
KedaiPena.Com – Pernyataan kontroversial Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tentang “hoax yang membangun†dan kewenangan penangkapan mendapat sorotan dari Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon. Pernyataan ini dilontarkan pada hari pelantikan Djoko 3 Januari 2018.
Menurut Fadli, sapaan akrab dirinya apapun motifnya, pernyataan semacam itu sangat berbahaya karena sebagai lembaga baru, tugas dan fungsi BSSN punya potensi untuk ditarik-ulur sesuai kepentingan kekuasaan, tak lagi sesuai dengan ketentuan undang-undang.
“Keberadaan BSSN ini telah dirancang sejak tahun 2015. Dan desain awalnya bukanlah untuk mengurusi ‘hoax’ atau konten negatif di internet, tapi membangun ekosistem keamanan siber nasional. Jadi, kalau tiba-tiba Kepala BSSN ngomong seolah tugas BSSN adalah untuk menangkal ‘hoax’, itu harus segera diluruskan,” ujar Fadli dalam keterangan kepada Redaksi, Jumat (5/1/2018).
Fadli menuturkan, untuk mengatasi ‘hoax’, ‘hate speech’, atau konten negatif internet, sudah ada lembaga yang menangani hal itu, mulai dari Direktorat Cyber Crime di Bareskrim Polri, Kominfo, hingga Dewan Pers. Tugas BSSN adalah layaknya tugas kementerian pertahanan di dunia maya.
“BSSN, misalnya, harus bisa mengantisipasi serta mengatasi serangan ‘ransomware’ seperti ‘Wannacry’ yang sempat bikin heboh tahun 2017 lalu itu. Jangan sampai ‘ransomware’ semacam itu mengancam atau bahkan merusak infrastruktur siber strategis yang kita miliki, seperti jaringan siber perbankan, bandara, rumah sakit, atau sejenisnya,” imbuh dia.
Jadi, Fadli pun menekankan, tugas BSSN harusnya dapat fokus membangun ekosistem keamanan dunia siber, dan bukannya ngurusi ‘hoax’ dan sejenisnya. Sebab, saat ini pengguna internet di Indonesia mencapai 132 juta orang.
“Hampir semua transaksi perbankan, pajak, listrik, serta transaksi komersial lainnya, kini dilakukan via internet. Apalagi, kini pemerintah dan Bank Indonesia juga sedang mengkampanyekan Gerakan Non Tunai dalam berbagai transaksi. Nah, semua itu butuh pengamanan siber,” beber Fadli.
Indonesia pun, ujar Fadli, saat ini masih rentan serangan siber lantaran sepanjang 2017, misalnya, saya baca ada lebih dari dua ratus juta serangan siber. Contohnya seperti kasus serangan terhadap infrastruktur vital yang menonjol adalah usaha peretasan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) di awal Februari 2017 lalu.
“Yang terjadi persis pada saat penghitungan suara Pilkada DKI putaran pertama. Hal-hal semacam ini harus bisa diantisipasi,” pungkas Legislator asal Bogor, Jawa Barat ini.
Laporan: Muhammad Hafidh
