KedaiPena.Com – Direktur Eksekutif Emrus Corner, Emrus Sihombing, menanggapi ucapan Aburizal Bakrie, yang menyebutkan bahwa munaslub harus menunggu praperadilan Setnov sesuai rapat pleno. Emrus menilai pernyataan Ical sapaan akrab Aburizal tidak pantas.
“Di tengah menggema akan dilakukan Munasalub Partai Golkar (PG), masih ada tokoh sangat senior di PG berpendapat bahwa penyelenggaraan munaslub setelah melihat hasil praperadilan,” ujar Emrus dalam siaran yang diterima oleh KedaiPena.Com, Minggu (3/11).
“Pandangan tersebut bisa menimbulkan spekulasi makna bahwa seolah ada relasi sosiologis antara Golkar dengan perilaku Setya Novanto yang diduga terlibat tindak pidana korupsi kasus e-KTP,” sambung Emrus.
Emrus menuturkan, pernyataan Aburizal itu menyiratkan ada kepentingan tertentu. Sebab, pesan komunikasi politik yang dilontarkan aktor politik sebenarnya menjelaskan posisi politiknya dalam suatu ‘pertarungan’ politik. Dengan kata lain, kata dia, pesan komunikasi politik sarat dengan muatan kepentingan politik.
“Menurut saya, seharusnya Munaslub tidak boleh dikaitkan dengan hasil praperadilan Setnov,” tandasnya.
Seharusnya, terang Emrus, munaslub dilihat sebagai kebutuhan memperbaiki citra PG yang elektabilitasnya makin terjun bebas.
Selain itu, lanjut dia, dari aspek komunikasi pemasaran politik, munaslub yang menghasilkan tim kepemimpinan baru merupakan titik awal yang sangat baik untuk me-rebranding partai.
“Dugaan Setnov terlibat kasus e-KTP sebagai tindakan personal, tidak ada kaitan dengan partai. Sejauh ini saya belum melihat ada korelasi antara dugaan korupsi yang melibatkan nama Setnov dengan Golkar. Jadi, Munaslub gawenya Golkar, praperadilan urusan pribadi Setnov. Jika dikaitkan, Golkar yang rugi dari persepsi publik,” pungkasnya.
Laporan: Muhammad Hafidh
