KedaiPena.Com – Relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu Presiden 2014 silam gerah dengan pernyataan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Sofyan Basir, ketika disinggung soal pencabutan subsidi listrik kepada sebagian pelanggaran 900 VA, baru-baru ini.
Bagi Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB), pernyataan Sofyan yang dengan enteng menjawab cabut saja meteran listrik di rumah, menunjukkan kinerja dan wataknya tak masuk kualifikasi pejabat negara.
“Ingat, Direktur PLN itu setara dengan pajabat negara. Apalagi, hubungan warga negara dengan PLN sangat kuat, karena PLN menggunakan sebagian besar dana APBN dalam menjalankan misinya,” ujar Kepala Divisi Advokasi JNIB, Harli Muin, dalam rilis yang diterima Kedaipena.com di Jakarta, Senin (19/6).
“PLN merupakan bagian dari perusahaan publik. Direkturnya wajib memiliki tutur kata dan perbuatan berlaku sopan mencerminkan perilaku moral yang diterima masyarakat,” sambungnya mengingatkan.
Menurutnya, pernyataan tersebut juga menunjukkan, jika Sofyan berupaya mengalihkan dan menutupi kesalahannya soal dampak pencabutan listrik yang kian memberatkan masyarakat.
“Padahal, naiknya tarif listrik merupakan tanggung jawab PLN mencari solusi dengan menyediakan tarif listrik yang bisa dijangkau masyarakat,” tegasnya.
“Kenaikkan tarif listrik saat ini, sama sekali tidak mencerminkan dijalankannya prinsip Nawacita,” lanjut Harli.
Semenjak awal 2017, PLN diketahui menaikkan tarif dasar listrik (TDL) untuk sebagian pelanggaran 900 VA. Perubahan harga tersebut dilakukan secara bertahap.
