KedaiPena.Com – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengadakan diskusi bersama ekonom senior Rizal Ramli dalam rangka memperingati 23 tahun reformasi 21 Mei 1998 di sebuah kafe di bilangan Jakarta Selatan.
Acara yang digelar secara daring (dalam jaringan/online) dan luring (luar jaringan/offline) tersebut dihadiri kurang lebih oleh seratusan kader KAMMI se-Indonesia, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Ketua Bidang Kebijakan Publik KAMMI Pusat Abdussalam, menyatakan bahwa organisasinya, sebagai gerakan yang lahir 2 bulan sebelum reformasi wajib menjaga komitmen semangat reformasi serta menolak segala bentuk korupsi.
“KAMMI lahir di era reformasi dengan salah satu tuntutan yaitu untuk berantas KKN. Dan saat ini korupsi semakin merajalela, maka KAMMI harus kembali bergerak melakukan sesuatu,” ujar Salam dalam diskusi dalam diskusi tersebut, (22/5/2021).
Sementara itu, Rizal Ramli menyebut perbuatan korupsi terjadi lantaran demokrasi kriminal memakan biaya sangat mahal.
Menurutnya, setidaknya untuk maju sebagai menjadi bupati, seorang calon membutuhkan biaya paling sedikit Rp50-100 miliar. Sementara untuk menjadi gubernur, biayanya lebih besar lagi, yakni Rp300-500 miliar. Dan jika mau menjadi presiden, membutuhkan anggaran minimal Rp3 triliun.
Untuk itu, Rizal Ramli menyebut hal paling fundamental yang harus diubah dari demokrasi kriminal minimal. Pertama, hilangkan presidensial threshold. Kedua, partai politik harus dibiayai oleh Negara.
“Demokrasi kriminal saat ini menyebabkan tingkah laku korupsi di kalangan politisi dan pejabat publik, serta menyebabkan oligarki menguasai Negara.” ungkap Rizal Ramli.
Kemudian Abdus Salam menambahkan bahwa korupsi adalah musuh terbesar bangsa saat ini. Oleh karena itu KPK tidak boleh dilemahkan, harus diperkuat, KPK harus membuktikan korupsi Bansos saat ini mampu diselesaikan.
Selain itu, Pengurus Pusat KAMMI menyerukan kepada kader dan jajaran pengurus KAMMI dari tingkat komisariat hingga pusat agar juga menjadikan isu koruspi sebagai fokus.
“Gelar forum diskusi dan pendidikan anti korupsi di tiap sekretariat KAMMI, beri pencerahan kepada masyarakat dan selanjutnya lakukan aksi serentak, jangan biarkan korupsi dan oligarki menguasai dan merusak negeri kita tercinta ini,” tegas Abdus Salam.
Laporan: Sulistyawan
