KedaiPena.Com – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menilai pergantian Menteri ESDM Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadia tidak akan efektif mengingat sisa waktu Pemerintahan kurang dari dua bulan.
Pembahasan program strategis Kementerian ESDM tidak akan tuntas. Karena itu Mulyanto menyebut pergantian menteri kali ini sebagai kerjaan yang sia-sia dari sisi kinerja. Lebih kuat pada bobot politiknya.
“Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi. Jadi ini murni bersifat politis,” ujar Mulyanto dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Senin (19/8/2024).
Baca juga: Tepis Isu Pelantikannya Bernuansa Politis, Supratman Andi Agtas: Kita Akan Berlaku Adil
Mulyanto menjelaskan, dari sisi perundangan, di ujung masa pemerintahan ini, pekerjaan rumah yang tersisa yang harus dituntaskan Menteri ESDM adalah RUU EBET, PP KEN (Kebijakan Energi Nasional), dan RUU Migas.
“Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti Menteri. Menurut saya justru akan semakin molor. Tidak perlu lah reshuffle sekarang. Presiden seperti kurang kerjaan,” terang Mulyanto.
Mulyanto menambahkan yang lebih perlu dilakukan Presiden saat ini adalah menertibkan bidang kerja para menteri yang sermrawut. Bukan reshuffle jelang suksesi.
“Dari pada ganti menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya,” katanya.
Ia menegaskan persoalan ruwet justru terletak pada tata kelola dan tugas-fungsi kementerian terkait bidang ESDM yang tumpang tindih, antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM. Bukan pada posisi menterinya.
Baca juga: Bahlil Lahadalia Diangkat Jadi Menteri ESDM, Ini Pesan Pengamat
“Ini yang harusnya diurai dan diperbaiki. Belum lagi maraknya kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas dan lain-lain, yang masalahnya bersifat kronis dan struktural. Juga soal ketidaktepat-sasaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang berlarut-larut dan menekan anggaran negara dan masalah ketidakadilan,” tambah Mulyanto.
Menjelang purna tugas, mandeg pandhita, lanjut Mulyanto, Pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada Presiden terpilih. Bukan malah ngegas secara politis kejar tayang saat injury time.
“Tata kelola Pemerintahan harus konsisten dijalankan agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih. Bukan sradak-sruduk ugal-ugalan,” saran Mulyanto.
Laporan: Muhammad Rafik
