KedaiPena.Com – Menteri Pariwisata Arief Yahya menekankan perlunya terobosan dan akselerasi dalam pembangunan destinasi-destinasi wisata tanah air. Karenanya, ia meminta Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas (Tim 10 Top Destinasi) agar berkonsentrasi pada upaya deregulasi dan pengembangan infrastruktur.
Menurutnya, kedua hal itu dapat menjadi terobosan dan mempercepat pengembangan Bali-Bali baru di sepuluh wilayah prioritas. Deregulasi adalah cara paling efektif mentransformasi bangsa ini.
“Tantangan utama kita adalah birokrasi, yang kita perlukan adalah strategi kecepatan untuk melompat dan melakukan percepatan,†tegas Arief Yahya di Jakarta.
Dicontohkannya, Kemenpar telah melakukan deregulasi mengenai kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Hingga awal Maret 2016, sudah 169 negara dapat menimati BVK ke Indonesia, dari awalnya hanya 15 negara. Termasuk negara tetangga, Australia, sebagai negara yang paling potensial.
“Deregulasi pertama menjadi 45 megara, lalu tahap kedua 90 negara. Kebijakan ini diproyeksikan akan meningkatkan kunjungan wisman ke Indonesia pada 2016 sebanyak 1 juta orang, dengan asumsi devisa USD 1,2 Miliar,†jelas Arief Yahya.
Kemenpar juga telah menghapus ketentuan Clearance, Approval for Indonesia Territory (CAIT). Pada 30 September 2015, Perpres No 79 tahun 2011 dan Prepres No 180 tahun 2014, diganti dengan Perpres No 105 tahun 2015 tentang kunjungan Perahu Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia. Deregulasi ini diprediksi mampu meningkatkan kunjungan yacht ke Indonesia dari 750 yacht di 2014, menjadi 5.000 yacht di 2019, dengan perolehan devisa sebesar USD 500 juta.
“Deregulasi lain yang sudah dilakukan adalah Cabotage Cruise, atau kapal pesiar asing,yang boleh menaik-turunkan penumpang di lima pelabuhan di Indonesia. Yakni Belawan Medan, Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Benoa Bali dan Soekarno-Hatta Makassar,” ungkap Arief.
Hal ini diharapkan sanggup meningkatkan jumlah kapal pesiar berbendera asing yang datang ke Indonesia. Dari 400 cruise di tahun 2014, menjadi 1.000 cruise di 2019, dan meraup devisa USD 300 juta.
Sementara itu infrastruktur akses menuju dan dari destinasi pariwisata yang biasanya, kecil, sempit dan penuh ‘bottlenecking’, juga harus menjadi perhatian Tim 10 Top Destinasi. Menpar berharap dengan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur, akan didapat manfaat yang optimal.
“Ini inline (selaras) dengan spirit Presiden Joko Widodo untuk melakukan percepatan dengan infrastruktur dan penyederhanaan peraturan,†pungkas Arief Yahya.
Pokja Percepatan Pembangunan Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas adalah tim yang dibentuk oleh Kemenpar. Tim ini berkonsentrasi pada upaya pengembangan Danau Toba, Kepulauan Seribu dan Kota Lama Jakarta, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Mandalika Lombok, Wakatobi, Borobudur, Bromo Tengger Semeru dan Labuan Bajo.
(Khafisena/Prw)
