KedaiPena.Com– Inter-Parliamentary Union (IPU) atau forum antar-parlemen dunia menyelenggarakan Sidang Umum ke-144 yang dituan rumahi Indonesia, pada 20-24 Maret 2022 di Bali. Sidang tersebut dihadiri oleh anggota parlemen dari 179 negara anggota dengan tema “Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change.
Hadir sebagai delegasi DPR RI, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan kiprah anggota parlemen perempuan dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan perempuan, anak, dan remaja.
“Pada tahun pertama pandemi, sejumlah indikator kesehatan reproduksi Indonesia mengalami penurunan. Contohnya, kunjungan ke fasilitas kesehatan dan pelayanan ibu hamil, tingkat ketersediaan dan penggunaan alat kontrasepsi, hingga terhambatnya pelayanan imunisasi lengkap dasar. Bahkan, terdapat peningkatan laporan kekerasan berbasis gender dan pernikahan anak,” ungkap Puteri dalam keterangan tertulis, Senin,(21/3/2022).
Dalam diskusi panel bertajuk Parliamentary experiences in promoting women’s, children’s and adolescents’ health times of COVID-19 and in recovering from the pandemic, Puteri menyampaikan kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan DPR RI dalam mengatasi dampak pandemi terhadap perempuan, anak, dan remaja, khususnya melalui kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Pemerintah dan DPR RI merespon dampak pandemi dengan membentuk paket kebijakan stimulus fiskal melalui disahkannya UU No. 2 Tahun 2020. Kemudian, kami sebagai anggota parlemen perempuan juga aktif melaksanakan tugas pengawasan untuk memastikan agar kebijakan pemulihan tersebut memiliki dimensi gender. Yaitu, agar kebijakan PEN bertujuan khusus atau berdampak signifikan untuk menjaga kemandirian ekonomi perempuan,” tutur Puteri.
Lebih lanjut, Puteri, yang juga menjabat sebagai anggota tetap Biro Perempuan Parlemen IPU sebagai perwakilan Grup Asia-Pasifik, menjabarkan berbagai stimulus pemulihan untuk merespons dampak pandemi yang dimaksud.
“Melalui program perlindungan sosial, seperti PKH, yang memberikan bantuan uang tunai bagi ibu hamil dan anak usia sekolah dari Keluarga Miskin, dimana 90 persen penerimanya adalah perempuan kepala keluarga. Selain itu, program Mekaar yang memberikan dukungan bisnis dan finansial, khusus bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro perempuan melalui relaksasi kredit maupun dukungan permodalan,” jelas Puteri.
Puteri mengajak anggota parlemen perempuan untuk terus mendorong program pemulihan pandemi jangka panjang yang inklusif dan memperhatikan kesetaraan gender.
“Kebijakan respon pandemi hanya sementara dan akan segera expire. Sedangkan, dampaknya diperkirakan terus berlangsung panjang. Karenanya, kita perlu kebijakan jangka panjang, khususnya bagi perempuan, anak, dan remaja yang mengalami dampak tidak proporsional. Sehingga dapat kembali pada keadaan sebelum pandemi, bahkan lebih baik lagi,” tutup Puteri.
Laporan: Muhammad Hafidh