KedaiPena.Com – Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah menyarankan, agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan evaluasi kinerja kementerian yang tingkat penyerapan anggarannya masih rendah.
Najib menyoroti penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19 yang hingga 11 November 2020, baru terserap mencapai Rp 386,01 triliun atau 55,5 persen dari pagu anggaran bernilai Rp 695,2 triliun.
“Saya melihat PEN ini disiapkan agak sedikit tergesa-tergesa dan situasi cenderung berubah- berubah. Belum, juga situasi politik dan hal lain yang terjadi karena situasi global. Menurut saya, Presiden Jokowi harus segera mengevaluasi kinerja kementerian terkait,” kata Najib, Kamis, (19/11/2020).
Najib menilai, rakyat sendiri sedianya sudah cukup sabar menunggu kebijakan PEN ini terasa dan memberikan dampak positif di tengah kepastian resesi ekonomi akibat dampak dari pandemi Corona.
“Kalau kita perhatikan dari sejak digulirkan PEN ini hampir tidak terasa sama sekali dampaknya. Bahkan di beberapa kementerian tingkat penyerapan juga rendah jadi memang ada beberapa kementerian yang harus dievaluasi,” tegas Najib.
Najib berpandangan, masyarakat selama ini masyarakat juga berjalan sendiri tanpa panduan dan bimbingan dari kementerian dan lembaga.
“Jadi apa gunanya itu kementerian kalau kemudian seolah-olah jalannya seperti auto pilot. Jadi saya menyoroti kementerian yang memiliki anggaran tingkat penyerapan rendah ini salah satu yang perlu di evaluasi,” papar Najib.
“Dalam kondisi begini, tidak ada hal lain alasan lain digunakan oleh siapapun dan apapun untuk berdalih bahwa faktanya penyerapan anggaran mereka rendah,” sambung Anggota BAKN DPR RI.
Meski demikian, Najib enggan merinci, kementerian mana saja yang harus dievaluasi oleh Presiden Jokowi terkait dengan minimnya penyerapan anggaran PEN ini.
“Kalau menyebutkan satu persatu tidak baik. Karena bisa dilihat dari data-data yang ada. Hanya saya mengisyaratkan kementerian dengan kinerja buruk kementerian yang tingkat penyerapan anggaranya rendah,” tandas Legislator asal Jawa Barat ini.
Diketahui, data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, hingga 11 November 2020 realisasi program PEN sebesar Rp 386,01 triliun. Angka tersebut baru mencapai 55,5% dari pagu sejumlah Rp 695,2 triliun.
Artinya di sisa waktu kurang dua bulan pemerintah perlu menyalurkan uang rakyat tersebut sebesar Rp 309,19 triliun. Rincian realisasi tersebut tersebar dalam enam program besar PEN.
Pertama, anggaran kesehatan telah terserap sebesar Rp 34,29 triliun setara 35,3% dari pagu. Kedua, perlindungan sosial Rp 182,54 triliun atau atau sama dengan 77,9% terhadap total anggaran.
Ketiga, dukungan kepada sektoral, Kementerian/Lembaga (K/L), dan pemerintah daerah (pemda) Rp 32,92 triliun setara 49,9% dari pagu. Keempat, realisasi dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) senilai Rp 95,62 triliun, angka ini mencapai 83,3% dari pagu.
Kelima, insentif perpajakan untuk dunia usaha sebesar Rp 38,64 triliun dengan pencapaian 32% dari total dana yang dianggarkan. Keenam, pembiayaan korporasi senilai Rp 2,001 triliun, setara 3,2% dari pagu.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah akan berupaya melaksanakan program PEN agar tepat sasaran dan tetap akuntabel.
Menkeu Sri Mulyani bilang pemerintah berupaya agar anggaran program PEN di tahun ini bisa terserap 100 persen.
Laporan: Muhammad Hafidh
