KedaiPena.Com – Penyanderaan terhadap 7 Warga Negara Indonesia (WNI), anak buah kapal tunda (tugboat) Charles, milik perusahaan pelayaran PT PP Rusianto Bersaudara menunjukkan lemahnya kordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar dalam siaran pers yang diterima KedaiPena.Com, Sabtu (25/6).
“Saya juga menyesalkan adanya kurang koordinasi antar instansi di lingkungan pemerintah dalam menanggapi kejadian penyanderaan tujuh warga negara Indonesia (WNI) asal Samarinda,†tandas Rofi.
Sebelumnya, Rofi menegaskan, penyanderaan itu harus menjadi perhatian pemerintah, dalam merumuskan strategi pengamanan yang lebih komprehensif di sepanjang perairan Filipina. Terutama mitigasi secara dini terhadap jalur perdagangan yang ada.
“Pemerintah harus segera merumuskan strategi pengamanan jalur pelayaran yang rawan sepanjang Indonesia-Filipina dengan pihak-pihak terkait baik, di dalam negeri maupun secara regional. kita selama ini fokus pada kejadian dan penyelamatan  atau reaktif, namun kurang perhatian terhadap pencegahan gangguan atau preventif, ” jelas Rofi.
Rofi meminta pemerintah membuka jalur komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah Filipina, agar melakukan langkah-langkah konkrit dalam meredam kejahatan yang dilakukan kelompok Abu Sayaf.
Beragam kejadian perompakan hingga pembunuhan yang terjadi, lanjut Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu, harusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah Filipina untuk secara sungguh-sungguh melakukan tindakan.
“Kelompok Abu Sayyaf ini merupakan kelompok yang sangat cair, jika diperhatikan mereka melakukan perompakan lebih banyak bermotif ekonomi dan merusak jalur distribusi perdagangan dengan mengirimkan pesan ketakutan,” katanya.
(Dom)
