KedaiPena.Com- Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud menyerukan agar penyaluran bansos jangan dipolitisasi. TPN Ganjar-Mahfud juga berharap agar penyaluran bansos juga tidak diklaim sebagai bentuk kebaikan hati Presiden Jokowi atau Jokowi.
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa bansos merupakan program pemerintah yang diusulkan ke DPR RI. Program itu melalui pembahasan, dan disetujui DPR, kemudian disalurkan lewat Kementerian Sosial.
“Jadi, kalau mau diklaim, seharusnya kredit diberikan kepada semua pihak, baik pemerintah dan DPR, yang notabene berkontestasi dalam Pemilu 2024,” ungkap Todung, Rabu,(3/1/2024).
Praktisi hukum ini sangat menyayangkan persepsi publik yang diarahkan bahwa bansos ini adalah kebaikan hati pemerintahan Jokowi. Menurut Todung persepsi telah menguntungkan paslon tertentu.
TPN Ganjar-Mahfud juga kecewa lantaran permintaan agar penyaluran bansos sebaiknya tidak pada masa kampanye guna mencegah politisasi dianggap sebagai sikap untuk menghentikan program sosial tersebut.
“TPN Ganjar-Mahfud tidak mengadvokasi penghentian bansos. TPN setuju bansos diteruskan karena rakyat memang membutuhkan itu. Yang kami kritisi adalah bansos itu dari uang rakyat, yang penyalurannya disetujui oleh DPR bersama pemerintah. Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran dana bansos ini, jangan ada klaim sepihak,” tegas Todung.
Todung menambahkan, TPN Ganjar-Mahfud menghendaki proses Pilpres 2024 berlangsung jujur, adil, dan berlandaskan hukum. Dengan demikian, segala bentuk politik uang termasuk politisasi bansos harus menjadi perhatian semua pihak yang bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Perlu diingat, TPN Ganjar-Mahfud sudah berjanji akan meluncurkan KTP Sakti, yang isinya adalah aggregasi semua bansos dalam satu kartu. Inilah wujud komitmen paling tinggi Ganjar-Mahfud untuk menyejahterakan rakyat Indonesia,” pungkas Todung.
Laporan: Tim Kedai Pena
