INILAH yang dinanti, Pemerintah dan DPR tunda bahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja, buah perjuangan kami, Partai Demokrat.
Awal pembahasan RUU tersebut kami bersuara lantang menolak. Meski berjumlah 54 orang. Kami percaya diri. Sebab rakyat bersama kami, Harapan itu telah kami perjuangkan.
Kami khawatir, RUU ini tidak melindungi warganya untuk lebih sejahtera, justru sebaliknya.
Berangkat dari situ, Kami terus bersuara, bukan hanya lisan, tapi juga tulisan, untuk terkenang dalam sejarah, kami pernah menolak pembahasan RUU tak pro rakyat.
Verba volant scripta manent—kata-kata lisan dapat dilupakan dengan mudah, tetapi tulisan-tulisan akan tetap ada.
Selain itu, wabah corona, membuka nurani Kami, yang punya hak konstitusi, menyuarakan harapan rakyat, tolak RUU Ciptaker. Terutama buruh, kelompok miskin kota, dan seterusnya.
Rupanya, mayoritas fraksi parlemen sibuk untuk terus membahasnya. Sebab itu, saya pertanyakan di mana etika parlemen. Nurani di tengah pandemi.
Penundaan, kabar baik kami terima, namun tak membuat kami terlena, tetap menyuarakan apa yang jadi harapan rakyat. Batalkan semua pembahasan RUU. Fokus Covid-19. Itu saja.
Ironis, kesempitan menjadi kesempatan, parlemen ‘mengebut’ RUU Ciptaker ini. Untung kita masih waras, serta tidak tuna empati. Di mana rakyat sedang menderita lebih. Ekonomi dan pandemi.
Perjuangan masih panjang, penundaan ini kami harap bukan retorika, juga harus nyata. Sebab, masih banyak pihak bertanya, kenapa satu klaster saja ditunda? Apakah yang lain juga dibahas?
Itu tugas Kami. Anggota parlemen sebagai representasi rakyat, terus menjadi waras ketika tak ada yang gagas.
Rakyat mengingatkan, Anda jangan memancing di air keruh. Niatkan kerja untuk rakyat. Dengan mengatasi masalah bersama. Yakni kesejahteraan bagi rakyat.
Vox Populi, Vox Dei— suara rakyat, suara tuhan.
Kita ketahui, RUU Ciptaker ini sempat tarik ulur pembahasaanya di parlemen. Rakyat mengkritik, pembahasanya pun terhenti. Ketika rakyat disibukkan penyelamatan kemanusian, pembahasan dilakukan.
Ini jadi semacam kucing-kucingan. Meski ruang dialektika dibuka dalam pembahasan tersebut.
Keseimbangan itu perlu dilakukan. Balikan lagi fungsi parlemen sebagai suara rakyat.
Oleh H. Irwan S.IP., M.P, Anggota FPD DPR RI
