KedaiPena.Com – Pentingnya sebuah kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan (Governance) yang dinamis di masa pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan oleh Guru Besar Kewirausahaan Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya Fadel Muhammad.
Dalam paper yang diterima redaksi, Wakil Ketua MPR RI unsur DPD menjelaskan, good governance beriorientasi terhadap konsensus partisipatif. Selain itu juga harus mematuhi aturan hukum, efektif dan efisien, dapat dipertanggungjawabkan, transparan, responsif, adil serta inklusif
Fadel menambahkan, Indonesia sendiri memiliki respon bagus selama masa pandemi Covid-19 ini. Mulai dari, sistem pewarnaan zona untuk mengontrol penyebaran dan resiko penularan virus.
“Meningkatan jumlah laboratorium untuk tes dan juga jumlah rumah sakit rujukan Produksi Alat Pelindung Diri (APD) dalam negeri, produksi ventilator dalam negeri. Produksi masker wajah berkualitas tinggi dalam negeri dan produksi vaksin merah putih bekerjasama dengan Eijkman & Bio Farma,” papar Fadel, Sabtu, (28/8/2021).
Sedangkan untuk anggaran negara dalam penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)mengacu data Oktober 2020, susah disalurkan untuk sektor kesehatan Rp 75 triliun yang dialokasikan Pembelian alat kesehatan (alat tes Covid-19 dan ventilator).
Ada juga Insentif untuk tenaga medis termasuk dokter dan suster, eubsidi BPJS Kesehatan premium dan jaminan Sosial Rp 110 triliun dialokasikan 10 juta keluarga dalam Program Keuarga Harapan (PKH).
“Lalu 20 juta keluarga dalam program bantuan sembako, Program Pra-Kerja dinaikkan anggarannya menjadi Rp 20 trilyun untuk bantuan 5,6 juta karyawan yang diberhentikan, pekerja sektor informal, serta pemilik bisnis mikro dan kecil,” tegas Fadel.
Belum lagi, kata Fadel, listrik gratis untuk 24 juta pelanggan daya 450 KVa dan 7 juta pelanggan daya 900 KVa, Dukungan untuk perumahan murah (Rp 1,5 triliun untuk 175.000 bangunan baru dalam program rumah subsidi) dan dukungan logistik dasar dan kebutuhan dasar(Rp 25 triliun).
“Insentif pajak dan kredit untuk pengusaha (bisnis), Rp70,1 triliun, dialokasikan Pekerja di sektor manufaktur dengan pendapatan di bawah Rp200 juta per tahun akan dibebaskan dari pajak penghasilan selama enam bulan. Pembayaran pajak impor akan ditangguhkan selama enam bulan di 19 sektor manufaktur,” ungkap Fadel.
Tidak hanya itu, kata Fadel, ada juga percepatan restitusi PPN di 19 sektor manufaktur. Baik dari, p ajak penghasilan badan akan diturunkan dari 25% menjadi 22%, p embayaran utang akan ditunda enam bulan untuk kredit mikro untuk bisnis yang terkena dampak COVID-19.
“Stimulus untuk UKM, Rp123,46 triliun dialokasikan Subsidi bunga kredit mikro (KUR), pembiayaan UMKM, penjaminan, dan peyimpanan dana di bank. Stimulus untuk BUMN dan korporasi, Rp53,57 trilliun, dialokasikan Belum ada realisasi.
“Pemerintah mengklaim pencairan akan dimulai pada Oktober 2020,” tegas Fadel.
Fadel menambahkan, dukungan untuk kementrian dan & administrasi regional, Rp106,05 trilliun, dialokasikan Ditujukan untuk mendorong sektor pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri.
“Pengembangan ICT, pinjaman Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah, dan mengantisipasi pemulihan ekonomi,” ungkap Fadel dalam paper tersebut.
Fadel pun mengakui, jika pemulihan ekonomi merupakan prioritas pemerintah Indonesia. Namun tetap kesehatan harus lebih diprioritaskan di masa seperti saat ini.
“Tanpa kesehatan yang baik, akan sulit bagi sumber daya manusia untuk memberikan performa dan produktivitas terbaik dalam sektor ekonomi dan sektor-sektor lainnya,” beber Fadel dalam makalahnya.
Oleh sebab itu, tegas Fadel, kinerja good governance & collaborative governance juga sangat penting untuk diterapkan oleh pemerintah.
“Proses kebijakan inovatif melalui dynamic governance model (Model tata kelola pemerintahan yang dinamis) untuk meningkatkan kinerja, pemerintah, masyarakat, bisnis/sektor swasta, akademisi, media dan lain-lain,” tandas Fadel.
Laporan: Sulistyawan