KedaiPena.Com – Pengusaha Kota Tangerang Selatan meminta keadilan untuk para pengusaha lokal. Para pengusaha tersebut juga mendesak penegak hukum dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya, guna terciptanya kondisi berkeadilan dan merata, yang dapat dirasakan oleh para pengusaha di Kota Tangsel.
Demikian dikatakan Ketua Presidium Asosiasi Pengusaha (Pantas) Tangerang Selatan Rudi Sumintapura saat ditemui KedaiPena.Com, Sabtu, (28/8/2021).
Rudi mengatakan di masa pandemi seperti ini, anggaran Pemerintah di pusatkan dalam penanganan dan pencegahan Covid-19. Sebab itu, dirinya meminta supaya Pemerintah tranparansi mengenai anggaran.
“Pemerintah diminta bukan hanya memperhatikan terkait penanganan dan pencegahan Covid-19 saja, tetapi harus memastikan sektor ekonomi.
Jangan sampai semua anggaran terserap untuk pandemi, tetapi harus mematikan sektor Sektor lain (Ekonomi), namun yang saya lihat saat ini, semua anggaran kalo kita tanya semuanya terserap untuk covid,” ujarnya.
“Artinya kita harus tau, sebenernya kondisi ekonomi Tangsel sudah separah mana sih, sehingga pengusaha tidak mendapatkan pekerjaan, hanya sekelompok orang, segelintir pengusaha dan kebanyakan pengusaha dari luar yang masuk di tangsel, artinya tidak ada kontribusi apa apa terhadap kita,” katanya.
Rudi menjelaskan, sebenarnya tidak menyoroti siapapun. Hanya saja mereka meminta keterbukaan, transparansi pemerintah.
“Kita sebagai asosiasi mitra pemerintah dan kita bagian dari mitra dinas. Sampai saat ini kita belum pernah mendapatkan binaan apapun. Bahwa (pemerintah) seolah menutupi diri dan hanya memprioritaskan pada kelompok tertentu, ini yang menjadi kecemburuan. kita berharap agar dinas (OPD) bisa transparan,” jelasnya.
Sejak sebelum Covid-19 sampai saat ini, menurutnya masih tidak bisa bertemu dengan dinas-dinas terkait yang ada di infrastruktur. Oleh sebab itu, ia meminta agar dalam segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan, baik dengan semua lah dan juga dengan sistem administrasi.
Hal ini, lanjut dia, berkaitan juga dengan anggaran yang disahkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jadi harus transparan.
“Pernah beberapa kali kami ingin duduk bareng, tapi tidak berhasil ditemui, dikirim surat juga ngga dibalas. Yang jelas pengusaha juga berhak untuk menanyakan, kenapa tidak lagi diberikan pekerjaan. Jadi ini tidak ada transparansi. Seharusnya bisa berkolaborasi. Kan kita juga berharap dinas bisa memberikan pelatihan. Saya juga menghimbau agar pengusaha kecil itu jangan menyerah, ayo sama-sama kita benahi,” pungkasnya.
Rudi berharap adanya keadilan bagi para pengusaha lokal di Kota Tangsel. Dirinya juga meminta agar para penegak hukum dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya, guna terciptanya kondisi berkeadilan dan merata, yang dapat dirasakan oleh para pengusaha di Kota Tangsel.
“Sebenarnya harusnya ada (penegakkan hukum). Tapi kan tidak ada yang berani menyuarakan selama ini. Makanya kami dibentuk untuk melakukan fungsi kontrol kepada pemerintah. Kita harus berani untuk menyuarakan. Artinya di masa Pandemi Covid-19, jangan coba-coba bermain gitu loh. Kita tidak akan tebang pilih siapapun akan kita somasi,” tandasnya.
Laporan: Sulistyawan
