KedaiPena.Com – Evaluasi dan pengawasan kepada PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS) oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berserta DPRD dinilai kurang dan sangat lemah.
Hal ini disampaikan Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dodi Prasetya Azhari saat merespon kinerja dari BUMD yang dimiliki oleh Kota Tangsel tersebut.
Dodi begitu ia disapa menyatakan, jika PT PITS belum memberikan PAD kepada Kota Tangsel. Menurut Dodi, hal ini merupakan persoalan klasik yang tidak mampu diselesaikan sampai hari ini.
Hal itu terjadi, kata Dodi, juga karena pengawasan terhadap PT PITS sangat lemah, tidak profesional dalam pengelolaan, dan evaluasi yang kurang.
“Jadi sebenarnya itu sudah sekian lama. Kenapa tidak bisa diselesaikan? Karena evaluasi dan pengawasan oleh Pemerintah Kota sebagai pemegang saham itu sangat kurang,” ujarnya, Jumat, (10/9/2021).
Dodi menjelaskan, lemahnya pengawasan dari DPRD dan Pemkot Tangsel juga menjadi faktor pendukung lainnya. Hal ini menyebabkan kinerja BUMD tidak maksimal dalam memberikan kontribusinya terhadap PAD.
Bahwa fungsi DPRD, kata Dodi, saat ini kurang didukung oleh regulasi yang terkesan mengurung kebebasan hak-hak legislasi mereka.
Beberapa peraturan pemerintah malah bertolak belakang sehingga mereka tidak bisa menjalankan fungsi legislatif dengan semestinya.
“DPRD lemah dihadapan regulasi, misalnya menjalankan fungsi pengawasan. Seharusnya BUMD itu adalah mitra DPRD. Baik di dalam UU, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah sendiri. Jangan BUMD itu hanya butuh DPRD pada saat penyertaan modal saja. Masalah manejemen dan pengelolaan keuangan seolah mereka tidak punya kewajiban untuk melaporkan kepada DPRD,” paparnya.
Dodi menerangkan, dari segi perekrutan managejemen BUMD juga kurang optimal. Sebab, terlalu banyak unsur politis dan nepotisme sehingga berpengaruh terhadap kinerja.
Ketua Umum Suara Kreasi Anak Bangsa (SKAB) tidak menampik bahwa tidak profesionalnya BUMD Tangsel lantaran diduduki oleh orang dekat dan mantan tim sukses.
“Kinerja BUMD juga terkait dengan rekrutmen SDM yang relatif tertutup dan kurang transparan. Masih ada intervensi politik dalam proses rekrutmen. Akibatnya, harapan publik untuk menempatkan PT PITS sebagai BUMD Tangsel ke posisi optimal butuh proses panjang,” terangnya.
Meski demikian, Dodi mengaku, enggan mempermasalahkan posisi jabatan bagi timses. Asalkan, kinerjanya terukur.
“Jangan sampai mereka masuk kesitu dengan alasan rekrutmen. Tapi kinerjanya kurang maksimal. Kendati demikian, saya harap Pemkot Tangsel bisa memberikan target. Sehingga, jika target tidak tercapai sebaiknya manajemen diganti atau bahkan dibubarkan saja,” tandasnya.
Laporan: Sulistyawan
