KedaiPena.com – Usulan Dewan Pakar Partai Golkar untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa, dinilai merupakan respon atas dinamika politik yang berkaitan dengan Airlangga Hartarto, selaku Ketua Umum Partai Golkar, yang mengemban amanah sebagai calon presiden pada Pesta Rakyat 2024.
Direktur Rumah Politik, Fernando EMaS menilai usulan Dewan Pakar Partai Golkar agar melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) merupakan respon atas peluang Airlangga Hartanto yang masih kecil untuk bisa ikut kontestasi pada pilpres 2024.
“Munas ke X Partai Golkar pada Desember 2019 memutuskan Ketum terpilih menjadi calon presiden pada pilpres 2024. Berhubung Partai Golkar tidak mencapai 20 persen perolehan kursi di DPR RI maka membutuhkan teman koalisi,” kata Fernando, Senin (10/7/2023).
Namun, lanjutnya, koalisi KIB yang dibentuk oleh Partai Golkar, PAN dan PPP sudah ditinggal PPP karena mendukung Ganjar Pranowo. Namun KIB masih bisa berlanjut apabila Golkar bisa meyakinkan PAN bahwa calon yang akan mereka usung berpeluang memenangkan pilpres 2024.
“Sepertinya Dewan Pakar Partai Golkar melihat peluang Airlangga Hartanto diusung sebagai capres sudah tidak ada sehingga mengusulkan dilaksanakan Munaslub untuk mengubah keputusan bahwa Ketum terpilih sebagai calon presiden,” ucapnya.
Fernando menyatakan ada beberapa peluang keputusan yang akan diambil pada Munaslub. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam ada peluang pergantian Ketum.
“Kalau terjadi pergantian Ketum pada Munaslub, sangat mungkin yang terpilih adalah sosok yang berpeluang besar diusung sebagai capres atau cawapres seperti Ridwan Kamil,” ucapnya lagi.
Atau, lanjutnya, hanya merubah Keputusan Munas tahun 2019 yang sebelumnya mencalonkan Airlangga sebagai capres dirubah menjadi sebagai calon wakil presiden.
“Sehingga kalaupun Airlangga Hartanto digandeng Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto sebagai cawapres tidak melanggar keputusan Munas. Partai Golkar tentu ingin kadernya kembali menempati posisi sebagai presiden atau wakil presiden pada periode 2024-2029 sehingga tidak hanya sekedar bahagian dari koalisi pemerintahan,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
