KedaiPena.com – Pertimbangan Pemerintah untuk meningkatkan subsidi pembelian kendaraan listrik dan konversi, dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta, menimbulkan pertanyaan pada keefektifan dan keadilan anggaran.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyatakan bahwa kebijakan ini, di satu sisi merupakan gambaran kemajuan teknologi dan komitmen terhadap lingkungan, tapi juga memunculkan debat tentang efektivitas dan keadilan alokasi anggaran yang signifikan di sisi lainnya.
“Tindakan ini adalah respons terhadap perubahan iklim global yang mendesak dan kebutuhan untuk mengurangi emisi karbon. Namun, ada keraguan yang mendasar, apakah langkah ini menjangkau seluruh spektrum masyarakat atau hanya menguntungkan segelintir kelompok yang beruntung,” kata Achmad Nur, Minggu (12/11/2023).
Ia mengungkapkan dalam konteks sosial-ekonomi Indonesia yang kompleks, dimana tantangan harian seperti akses terbatas ke pendidikan berkualitas masih terjadi dan kehidupan ekonomi masyarakat belum membaik, subsidi yang besar untuk kendaraan listrik sangat tidak relevan.
“Hal ini bisa melukai sebagian masyarakat yang berjuang untuk kebutuhan dasar,” ujarnya.
Lebih jauh lagi, peningkatan kualitas dan aksesibilitas transportasi publik berbahan bakar bersih dapat menjadi solusi yang lebih inklusif dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat, dibandingkan dengan subsidi kendaraan listrik individu.
“Meskipun kendaraan listrik dianggap sebagai alternatif yang lebih bersih, transisi sektor transportasi yang menyeluruh sangat penting dan harus melampaui perubahan individu yang justru costnya akan lebih membebani negara dengan dampak terbatas,” ujarnya lagi.
Ia menilai investasi dalam kendaraan listrik mungkin menunjukkan manfaat jangka panjang dalam mengurangi emisi, namun dampak langsung dan luas dari peningkatan layanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan dan kebutuhan rakyat yang mendasar lainnya, lebih dapat dirasakan sehari-hari oleh warga.
“Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai dan investasi dalam kesehatan publik dapat memberikan dampak yang lebih besar dan langsung kepada masyarakat,” kata Achmad Nur lebih lanjut.
Selain itu, di sektor pertanian, yang vital bagi ekonomi Indonesia, membutuhkan investasi untuk memastikan keamanan pangan dan memperkuat ekonomi rural.
“Pertanyaan yang muncul adalah, apakah dana yang dialokasikan untuk subsidi kendaraan listrik memberikan nilai terbaik bagi uang rakyat, atau seharusnya dialokasikan untuk mendukung produksi pertanian dan meningkatkan kualitas hidup petani?” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan ulang penggunaan anggaran subsidi untuk memastikan bahwa setiap inisiatif dalam pengurangan emisi karbon juga merangkul kebutuhan inklusivitas dan keadilan sosial. Dengan demikian, perluasan dan perbaikan transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan harus menjadi kunci dalam strategi pengurangan emisi nasional.
“Subsidi kendaraan listrik adalah langkah yang baik, namun harus dipastikan bahwa kebijakan ini adil dan inklusif. Penyeimbangan antara dukungan inovasi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat adalah penting. Inisiatif pemerintah selanjutnya harus mempertimbangkan ulang subsidi yang ada untuk menciptakan program yang lebih berkelanjutan dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
