KedaiPena.com – Permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda beberapa perusahaan, dinyatakan tak bisa dianggap remeh. Karena prosesnya akan mempengaruhi berbagai sendi sosial di maayarakat. Pemerintah seyogianya mampu menyusun suatu rancangan yang tak hanya menyelesaikan masalah saat ini dan memastikan permasalahan yang sama tak terulang di masa depan.
Pengamat Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Fajar Kurniawan menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami buruh atau karyawan akam menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi buruh atau karyawan tersebut.
“Dari sisi pekerjaan, akan berpengaruh bahwa buruh atau karyawan tersebut hanya akan mendapatkan pekerjaan yang berstatus rendah. Yang selanjutnya akan menyebabkan kondisi keuangan yang tidak stabil. Hal ini jika tidak ditangani, dengan mendapatkan pekerjaan baru maka bisa berdampak negatif, bisa saja yang bersangkutan nekat dan melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhannya,” kata Fajar, Jumat (30/9/2022).
Dampak selanjutnya, dengan adanya gangguan pada kondisi keuangan maka kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak juga akan terganggu.
“Dampak berantai dari PHK seperti ini lah, yang membuat PHK itu menjadi problem besar, jika tidak diurai dan dicari jalan keluarnya,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal ini, Fajar menyebutkan pemerintah seharusnya bisa membangun ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kekhasan daerah.
“Misalnya, untuk daerah yang memiliki kekuatan perikanan, bisa dikembangkan industri berbasis perikanan. Sehingga para buruh atau karyawan yang terkena PHK dapat kembali ke daerahnya lalu mengembangkan industri perikanan tersebut,” ujarnya lagi.
Langkah untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan ini, lanjutnya, jauh lebih cepat dapat dilakukan pemerintah dibandingkan jika membangun satu kawasan industri.
“Kalau kawasan industri itu kan melibatkan banyak komponen selain SDM, seperti pemodalan besar, industri besar dan membutuhkan fasilitas infrastruktur,” urai Fajar.
Selain itu, sentra ekonomi skala kecil ini memiliki peluang menyetak pengusaha baru dengan penyertaan modal yang lebih kecil.
“Langkah ini juga memastikan mereka tak lagi bergantung dengan industri besar. Mereka juga akan memiliki peluang untuk mengembangkan keahlian dan menularkannya pada masyarakat disekitarnya sehingga bisa terbentuk gerakan ekonomi, yang kedepannya akan mampu mendukung perekonomian nasional,” urainya.
Bisnis berbasis masyarakat dengan skala kecil dan menengah ini diharapkan mampu mendukung industri besar.
“Jadi upaya ini akan memutus lingkaran PHK yang masih saja menjadi masalah di Indonesia. Tinggal yang didorong adalah riset dan inovasi untuk mengembangkan keahlian dan kekhasan masing-masing daerah, tentunya dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Harapannya, apa yang ingin diraih selama ini, yaitu kesejahteraan untuk maayarakat Indonesia dapat tercapai,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
