KedaiPena.Com- Analis Komunikasi Politik Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia Khafidlul Ulum tak bisa memungkiri jika kabinet Merah Putih Presiden RI periode 2024-2029 Prabowo Subianto mencerminkan nuansa politik dagang sapi atau politik bagi-bagi kekuasaan. Khafidlul Ulum menilai, Prabowo terlihat ingin membagi kue kekuasaan secara merata lewat kabinet Merah Putih.
“Pembentukan kabinet itu sangat nampak nuansa politik dagang sapi, politik kepentingan bagi-bagi kekuasaan. Prabowo ingin membagi kue kekuasaan secara merata,” tegas dia, Selasa,(22/10/2024).
Ia juga menyoroti pembentukan atau pemecahan kementerian terkesan dipaksakan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Padahal, tegas dia, banyak kementerian yang eharusnya tidak dipecah
“Misalnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dipecah menjadi dua, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Transmigrasi,” jelas dia.
Ia pun bertanya-tanya, fungsi dan Tuhan pembentukan Kementerian Transmigrasi. Apakah, kata dia, sekarang masih ada program transmigrasi atau setelah ini ada program transmigrasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Bukannya masyarakat yang memiliki tanah di wilayah IKN terkena usir,” ketus dia.
Ia juga terkejut dengan langkah memecah Kementerian Hukum dan HAM menjadi empat. Yaitu, Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, kemudian Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Sebenarnya tidak perlu dipecah begitu banyak,” ungkap dia.
Tak hanya itu, kata dia, banyaknya
banyak jabatan wakil menteri dalam satu kementerian di kabinet Merah Putih menjadi sorotan. Ia mempertanyakan, ke depan seperti apa tugas dari para direktur jenderal (dirjen) usai banyak wakil menteri yang dilantik.
“Kabinet obesitas Prabowo jelas akan menyedot anggaran sangat besar. Beban APBN akan sangat berat membiayai kebutuhan menteri dan wakil menteri yang begitu besar. Menteri Keuangan harus siap-siap dibuat pusing memikirnya. Belum lagi memikirkan utang negara yang semakin melangit,” beber dia.
Ia ragu dan khawatir dengan besarnya jumlah kabinet Merah Putuh apakah pemerintahan Prabowo bisa bekerja cepat atau malah bekerja merangkak karena terlalu kegemukan.
“Tentu kita akan tunggu bagaimana para pejabat itu bekerja. Yang pasti mereka adalah pelayan rakyat, bukan rakyat yang menjadi pelayan meraka. Waktu 100 hari bisa menjadi momen untuk evaluasi kabinet obesitas Prabowo,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Rafik
