KedaiPena.Com- Bakal calon presiden atau bacapres dari Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan RI kembali diserang dengan isu Hak Asasi Manusia atau HAM jelang kontestasi Pilpres 2024. Isu ini memang kerap muncul saat Prabowo memutuskan untuk maju menjadi calon presiden atau capres.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga berharap, agar Prabowo dapat kembali menjelaskan duduk persoalan terkait dengan isu pelanggaran HAM yang dituduhkanya setiap berlangsungnya Pemilu.
“Prabowo harus kembali menjelaskan duduk persoalan Isu pelanggaran HAM yang dituduhkan kepadanya. Kalau hal itu tidak dituntaskan, maka peluangnya untuk menang pada Pilpres 2024 tampaknya akan kecil,” jelas dia, Senin,(8/5/2023).
Ia mengakui, jika isu HAM kerap berulang dan mengemuka disaat mendekati Pilpres. Isu itu tampaknya sengaja dimunculkan lagi untuk menyudutkan Prabowo.
“Upaya menyudutkan Prabowo dengan Isu pelanggaran HAM itu termasuk kampanye negatif, bukan kampanye hitam. Karena itu, kampanye negatif pada umumnya dilandasi oleh fakta dan data yang akurat,” tegas dia.
Ia memandang, bahwa serangan terhadap Prabowo terkait Isu pelanggaran HAM memang kerap dalam rana abu-abu. Karena itu, pelaku yang menyerang sulit ditindak secara hukum.
“Namun demikian, upaya menyerang Prabowo disaat mendekati Pilpres memang terkesan mengabaikan etika politik. Isu itu sengaja dipelihara untuk diluncurkan disaat yang tepat,” imbuh dia.
Ia menegaskan, piha-pihak yang menyerang Prabowo memang tak menginginkan kasus Isu pelanggaran HAM itu tuntas. Bagi mereka Isu itu dibiarkan mengambang untuk menyandera Prabowo secara politis.
“Hal itu tentu merepotkan bagi Prabowo dalam setiap ingin nyapres. Reputasinya terus digoyang dengan Isu daur ulang tersebut,” tandasnya.
Sebelumnya, Persatuan Nasional Aktivis 98 (Pena 98) menolak tegas calon presiden yang memiliki rekam jejak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu hingga terlibat politik identitas. Sebab, dua kriteria capres tersebut bertentangan dengan semangat reformasi 1998.
Hal tersebut ditegaskan Presidium Nasional 98 Bali Oktaviansyah NS saat jumpa pers di Graha Pena 98, Jalan HOS Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).
“Kita tetap konsisten, kita tidak menginginkan capres yang terlibat dalam pelanggaran HAM dan juga menggunakan politik identitas,” tegas Oktaviansyah.
Laporan: Tim Kedai Pena
