KedaiPena.com – Rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mewujudkan swasembada pangan dalam waktu 4 hingga 5 tahun ke depan dinilai sulit untuk diwujudkan, tanpa adanya pembenahan kewenangan yang tumpang tindih.
Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik (AEPI) Khudori menilai target Prabowo dalam hal swasembada pangan, masih sulit dicapai karena potensi tumpang tindih tugas antar lembaga. Apalagi, kementerian/lembaga yang membidangi urusan pangan kian melebar.
“Ego sektoral masih kental, termasuk sulit dan miskinya koordinasi antar kementerian/ lembaga,” kata Khudori, ditulis Senin (11/11/2024).
Ia menyatakan perlu arahan yang lebih tegas dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengurai tumpang tindih lembaga, Sumber Daya Manusia (SDM), dan anggaran.
“Tumpang tindih kewenangan di urusan pangan sebetulnya sudah lama terjadi sejak masa pemerintahan sebelumnya. Sehingga dalam mencapai target swasembada pangan masalah ini memang perlu segera diatasi,” ucapnya.
Sebagai contoh, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo kewenangan mengurus bahan kebutuhan pokok dan penting tumpang tindih antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dampaknya, banyak regulasi dan kebijakan anggaran yang tidak tepat sasaran dalam mengurai masalah pangan.
“Sekali lagi masalah ini harus disisir, mulai dari regulasi, kelembagaan, SDM, hingga anggarannya agar tidak ada overlap. Berikutnya, tinggal orkestrasi oleh Menko Pangan agar sinergi,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
