KedaiPena.Com– Pembentukan panitia kerja atau panja netralitas TNI dan Polri oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dinilai tidak akan efektif. Pasalnya, kerja oknum TNI dan Polri yang berpihak dan membantu pasangan capres-cawapres tentu dilakukan secara senyap.
Demikian disampaikan Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menanggapi usulan pembentukan panja netralitas TNI dan Polri di Parlemen. Untuk pembentukan panja netralitas TNI sendiri sudah terealisasi dipimpin oleh Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto.
“Saya melihat panja netralitas tidak akan begitu efektif menjaga netralitas karena cara kerja oknum yang berpihak dan membantu pasangan capres dan cawapres tertentu pasti dilakukan secara senyap,” beber Fernando, Jumat, (17/11/2023).
Fernando menuturkan, tindakan oknum berpihak dan membantu pasangan capres dan cawapres akan sulit dideteksi oleh pihak-pihak luar. Pasalnya, bisa saja oknum-oknum tersebut dilibatkan secara tidak langsung untuk memenangkan salah satu pasangan capres dan cawapres.
“Jangan sampai panja dibentuk hanya untuk sekedar ingin mempertunjukkan kepada publik bahwa adanya upaya untuk menjaga netralitas namun tidak memiliki kemampuan dan cara yang tepat untuk menjaga netralitas,” beber Fernando.
Fernando memandang, sebaiknya pembentukan panja TNI dan Polri dapat
segera melibatkan masyarakat secara khusus mahasiswa guna melakukan pengawasan agar netralitas bisa terjaga.
“TNI dan Polri memiliki struktur sampai tingkat Desa sehingga perlu diwaspadai tentang kemungkinan berpihak pada salah satu kontestan,” beber Fernando.
Fernando menambahkan, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang saat ini ikut menjadi kontestan memang berpeluang melanggar netralitas di Pilpres 2024.
“Apalagi Prabowo Subianto yang saat ini ikut menjadi kontestan masih menjabat Menteri Pertahanan yang membawahi TNI, begitu juga dengan Gibran wakilnya merupakan anak Presiden yang sedang berkuasa,” pungkas Fernando.
Diketahui, isu netralitas aparat di Pemilu 2024 belakangan tengah mengemuka. Komisi I DPR beberapa waktu lalu sepakat membentuk Panja netralitas TNI yang dipimpin Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto.
Wacana serupa juga bergaung di Komisi III, Anggota Komisi III Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan mengusulkan pembentukan Panja netralitas Polri.
Laporan: Muhammad Rafik