KedaiPena.com – Direktur Eksekutif RefoMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai upaya komersialisasi gas bumi masih perlu dioptimalkan terutama bagi para pemangku kepentingan.
Ia menilai tiga kementerian terkait yaitu kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan masih memiliki pandangan yang berbeda terkait harga gas bumi.
“Ini tentunya menjadi pekerjaan rumah, karena selama tidak ada kesepahaman maka akan berpengaruh kepada komersialiasi gas bumi di Indonesia, padahal kebutuhan gas bumi diperkirakan akan terus bertambah dalam 10 tahun ke depan,” kata Komaidi, Minggu (23/6/2024).
Kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) diyakini menjadi salah satu kunci agar komersialiasi gas bumi dapat lebih optimal. Pasalnya, HGBT dapat menentukan nilai keekonomian suatu proyek.
“Jadi diperlukan kesepahaman antara Kementerian terkait, produsen gas dan pengguna gas bumi,” ungkapnya.
Komaidi mengakui bahwa pemerintah memberikan harga gas murah untuk industri memiliki tujuan yang baik. Namun, pemerintah juga perlu memperhatikan keberlangsungan industri lainnya.
“Padahal nilai keekonomian proyek gas bumi juga penting, karena ini adalah penentu suplai gas bumi untuk industri,” ungkapnya lagi.
Sebagai contoh Thailand, sebagai salah satu negara yang berhasil dalam menjaga nilai keekonomian gas bumi. Negara itu mampu menyediakan kebijakan yang bisa memberikan nilai keekonomian kepada semua pihak baik produsen maupun konsumen gas.
“Pemerintah Thailand menjamin adanya margin yang layak untuk semua elemen, mulai dari insentif untuk produsen gas bumi, sampai ke pembelinya, ada jaminan pasokan,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
