KedaiPena.Com – Konflik Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) semakin memanas. Pasalnya, selain menolak perubahan status dari KK ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), PTFI juga mengancam akan membawa Indonesia ke Pengadilan Internasional atau Arbitase karena merasa dirugikan.
Terkait hal tersebut, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi mengatakan, bahwa panasnya konflik pemerintah dengan PTFI saat ini, hanyalah sebuah ‘settingan’, untuk membentuk asumsi publik.
“Kalau saya baca konflik panas Freeport ini hanya berada di permukaannya saja. Dan ini biasanya hanya untuk konsumsi di publik saja, seolah-olah pemerintah melakukan perlawanan,” papar dia kepada KedaiPena.Com, Rabu (1/3).
Adhie menuturkan, asumsi konflik tersebut sebagai sebuah ‘settingan’ semakin menguat lantaran beberapa tuntutan yang pemerintah minta kepada PTFI saat ini.
“Harusnya langkah-langkah yang diawali pemerintah kepada PTFI adalah memaksa mereka membangun smelter terlebih dahulu, sepanjang itu tidak ada (dalam tuntutan pemerintah), maka pertikaian ini hanya pertikaian yang seolah-olah dibuat-buat saja,” beber dia.
Adhie pun berpendapat, konflik panas ini hanya akan menghabiskan energi pemerintah saja. Karena, pada akhirnya PT Freeport akan mendapatkan apayang mereka inginkan.
“Itu hanya pendapat saya. Tapi, kalau melihat indikasi seperti yang saya katakan bahwa pemerintah tidak mewajibkan Freeport untuk membangun smelter dan menghentikan eskpor. Maka pada akhirnya pemerintah akan mengikuti seperti yang Freeport inginkan saat ini,” tandas Juru Bicara Presiden era Gus Dur tersebut.
Laporan: Muhammad Hafidh
