KedaiPena.Com – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS meminta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat membuka pihak-pihak yang terlibat pembagian kavling di Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur (Kaltim).
“Temuan tersebut harus ditindaklanjuti oleh KPK,” ucap Fenando EmaS, Sabtu (12/3/2022).
Fernando sapaannya, menuturkan jangan sampai pembangunan IKN, diawali dengan praktek-praktek yang mementingkan sekelompok orang saja.
“KPK harus membuka secara terang benderang, siapa saja yang terlibat dalam bagi-bagi kavling di lahan IKN dan kalau memang ada kerugian negara atas bagi-bagi kavling tersebut ditetapkan tersangka,” katanya.
Selain itu, kata dia, KPK juga diminta untuk terus melakukan pengawasan terhadap pembangunan IKN. Hal itu agar tidak dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk memperkaya diri sendiri.
“Apalagi Wakil Kepala Badan Otorita IKN berlatarbelakang dari pengembang, jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan pengembang tersebut,” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan, agar semua lapisan masyarakat pihak untuk dapat mengawasi pembangunan IKN dengan nama Nusantara tersebut.
“Jangan nanti sampai terbukti apa yang selama ini dikuatirkan oleh sebagian masyarakat, bahwa pemindahan IKN ke Kalimantan Timur untuk kepentingan pihak-pihak tertentu,” tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan dugaan bagi-bagi kavling di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).
“Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clear. Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK,” kata Alex dalam keterangannya, Jumat (11/03/2022).
Meski tak merinci secara detail, KPK bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengawasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kaltim yang dilakukan dengan menggunakan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP).
Pegiat lingkungan dari LSM Trend Asia, Yuyun Indradi, mengkhawatirkan ada konflik kepentingan di balik penunjukan Dhony Rahajoe sebagai wakil kepala otorita IKN Nusantara.
Dia mengaku, khawatir perusahaan raksasa Sinar Mas “akan lebih mendapatkan prioritas dan perlindungan” dengan penunjukan pimpinannya di lembaga publik tersebut.
“Konflik kepentingan (dalam penunjukan Dhony) yang diamini, dan tidak dianggap masalah yang sebenarnya masalah, itu menjadi semacam kanker buat negara ini. Karena, yang sangat mungkin muncul, akomodasi terhadap usaha dan pengusaha, menjadi prioritas, atas nama investasi, misalnya,” jelas Yuyun seperti dikutip dari BBC News Indonesia, Kamis (10/3/2022).
Laporan: Muhammad Lutfi
