KedaiPena.Com – Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 akan menjadi beban bagi pengawas Pemilu.
Hal itu dikatakan Pengamat Kebijakan Publik Dodi Prasetya Azhari kepada wartawan, Sabtu, (4/7/2020).
“Beban justru ada pada pengawas pemilu yang harus ekstra keras memilah mana pelanggaran dan mana bukan, karena dalam kondisi darurat, bisa saja ada diskresi yang memungkinkan oligarki atau penguasa saat ini bisa membantu pasangan calon untuk melakukan kampanye dalam bentuk penanganan wabah,” kata dia.
Alasan, Dodi menyampaikan hal tersebut lantaran, jika ada paslon yang mempunyai akses kepada penguasa saat ini akan dapat menggunakan dan memanfaatkan bantuan sosial (bansos) dari pandemi Covid-19.
Bantuan tersebut digunakan untuk meningkatkan popularitas, dan elektabilitas, serta memakai berbagai cara untuk merebut kekuasaan yang akan menjadi kemunduran bagi demokrasi kita.
“Demokrasi hanya akan melahirkan pemimpin, tapi cara-caranya tidak demokratis dan kurang mencerdaskan.
Jika ada unsur memanfaatkan kondisi untuk kontestasi, maka Bawaslu harus sigap menyikapinya,” beber dia.
Kondisi berbeda, kata Ketua SKAB ini, terjadi bagi mereka yang bukan berasal dari bagian oligarki dan kekuasaan yang besar.
“Sepertinya tidak banyak yang perlu dikhawatirkan, selama tidak melanggar regulasi masa kampanye. Bawaslu harus tetap aktif bekerja terutama pengawasan terhadap oligarki dan praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan. Karena bagaimanapun, kekuasaan itu miliki batas-batas yang harus dijaga,” papar Dodi.
Laporan: Sulistyawan
