KedaiPena.Com – Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menilai rencana pemerintah yang melakukan distribusi tertutup atau terbatas kepada penerima subsidi gas LPG 3 Kg sangat rawan potensi korupsi.
“Data tidak akurat, rawan dikorupsi dan bisa digunakan sebagai money politic menjelang pilkada serentak 2020,” ujar dia kepada wartawan, Senin, (20/1/2020).
Tidak hanya itu, Daeng menjelaskan bahwa data kemiskinan di Indonesia saat ini sangat tidak pasti. Masing-masing institusi berbeda angka tentang kemiskinan.
“Sangat tergantung kepentingan masing masing institusi,” ungkap Daeng.
Daeng melanjutkan bahwa angka kemiskinan versi BPS juga bermasalah. Menurut Daeng BPS melakukan trick memainkan indikator kemiskinan.
“BPS menggunakan indikator extreme poverty dalam mengukur kemiskinan. Akibatkan angka kemiskina BPS terus menurun dan kecil, meski keadaan ekonomi memburuk,” ungkap Daeng lagi.
“Tidak ada angka kemiskinan by name by address di lembaga pemerintah, jadi pemerintah akan kesulitan alokasikan anggaran dalam pendistribusian subsidi LPG 3 Kg secara tertutup,” sambung Daeng.
Daeng juga menegaskan distribusi secara tertutup rawan dikorupsi oleh birokrasi melalui praktek manipulasi data.
“Dalam kasus dana desa saja bisa ada desa hantu. Apalagi distribusi gas,” tegas Daeng.
Daeng juga menjelaskan tidak ada kajian akademis yang melandasi rencana ini. Terlebih lagi pemerintah terkesan terburu buru dalam mengurangi subsidi.
“Dasar yang dijadikan acuan adalah karangan bebas pihak-pihak dari ESDM,” ungkap Daeng.
Daeng menambahkan pemerintah juga tidak melibatkan ormas, akademisi, pengamat, ahli, dan kalangan dunia usaha dalam memutuskan perkara ini sehingga rawan penolakan dan penyimpangan.
“Menjelang pilkada serentak, penyaluran subsidi lpg secara tertutup rawan dimanfaatkan oleh oligarki penguasa untuk sumber daya money politik untuk memenangan kawan kawannya,” tegas dia.
Sebelumnya berkembang kabar bahwa pemerintah berencana mencabut subsidi LPG 3 Kg. Namun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif membantah kabar tersebut.
Arifin menjelaskan dari pada menarik kebijakan subsidi, pihaknya lebih akan melakukan subsidi dengan sistem tertutup.
Arifin menegaskan, para penerima subsidi LPG 3 Kg ini nantinya akan terdaftar di data pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran penyaluran subsidi.
“Maksudnya subsidi tertutup itu kita identifikasi dulu, kira-kira yang memang berhak untuk menerima. Tapi kan nggak membatasi sama UKM segala macam. Yang nerima tetap nerima,” katanya, beberapa waktu lalu.
Laporan: Andre Pradana
