KedaiPena.com – Rencana pemerintah untuk menerapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, dinilai kurang tepat. Karena, saat ini pelaku usaha berada dalam kondisi yang tidak baik dan dinilai akan terbebani dengan adanya kenaikan 1 persen tersebut.
Politisi PDIP, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan keberatannya atas penerapan PPN 12 persen. Ia menyatakan langkah itu tidak tepat di tengah kondisi perekonomian Indonesia saat ini
“Karena begini, lu paksain pun lu mau mungut dari siapa. Ini industri pada collapse,” kata Ahok, demikian ia akrab dikenal publik, dalam salah satu acara, dikutip Sabtu (21/12/2024).
Ia menceritakan, bahwa dirinya baru saja membahas dengan teman-temannya, para petani sayur, yang selama ini menyuplai kebutuhan hotel.
“Sayur mereka itu bagus-bagus, yang pilihan, untuk suplai hotel. Tiba-tiba, impor dari China itu murah-murah. Mereka over supply. China itu punya sumber daya tempat, bekas furkanik, seluas 43 ribu hektar, semuanya menggunakan mekanik, mereka tanam sayur semua jenis, kirim ke kita. Petani kita mau makan apa?” ujarnya.
Tak berbeda jauh dengan sektor industri. Sebagai perbandingan dengan China atau Jepang, ia menyebutkan, pemerintahnya sangat memperhatikan dan mempelajari benar sektor industri mereka secara tahap per tahap hingga sampai ke supplier.
“Mereka perhatikan betul, di tahap mana pemerintah bisa intervensi, agar biaya produksi bisa murah. Di Indonesia kan tidak. Mereka itu bangun industri, kita tidak. Akibatnya, industri kita tutup dan fasilitas gudang, dalam pikiran pengusaha daripada dipersulit, disewakan saja ke pengusaha China. Apa yang terjadi, PHK,” tegasnya.
Ia menyatakan rencana pemerintah untuk memberikan bantuan, juga kurang tepat.
“Bantuan itu, lama-lama jika berkurang, bisa diprotes,” kata Ahok lebih lanjut.
Ia menyebutkan, daripada pemerintah merencanakan bantuan, lebih baik mengedepankan kebijakan penghematan.
“Yang bener apa, bukan kasih tambahan. Kalau kurang berhasil, ya penghematan. Di semua dunia juga caranya sama. Sementara, disini, saya baca, baru naik jadi kepala apa itu, sejajar menteri, sudah rekrut 50 staf baru, sementara staf lama tidak berani diberhentikan, karena ASN. Itu duit siapa, itu duit kita bos,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa dengan gampangnya menambahkan pajak 1 persen dari tarif yang ada, hanya karena merasa pemasukan negara kurang.
“Bos, tambahan 1 persen itu menjadi 12 persen, sampai di konsumen bisa 28 persen. Itu ada rumusnya. Jadi menurut saya gak bener itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan. Minimal kita sampaikan,” tandasnya.
Laporan: Tim Kedai Pena
