KedaiPena.Com – Direktur Eksekutif
Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing berharap agar penentuan pimpinan MPR-RI tidak dilakukan melalui pengambilan suara secara voting.
Menurut Emrus begitu ia disapa, penentuan posisi Ketua MPR harus dilakukan dengan musyawarah mufakat.
“Bila melalui voting, maka secara de facto nama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah berubah menjadi Majelis Pervotingan Rakyat,” ujar Emrus kepada wartawan, Kamis, (3/10/2019).
Emrus menjelaskan, budaya voting sendiri sangat jauh dari keluhuran budaya demokrasi ala Indonesia. Jadi, penentuan pimpinan MPR-RI harus dan mutlak melalui proses musyawarah. Tidak ada pilihan lain.
“Karena itu, harus menjadi perhatian serius dari seluruh anggota MPR-RI, bahwa sidang perdana penentuan paket pimpinan MPR-RI ini sekaligus evaluasi awal dari seluruh rakyat Indonesia terhadap semua anggota MPR-RI periode 2019-2024, apakah mereka politisi negarawan atau politisi politikus,” tegas Emrus.
Emrus menegaskan, jika para politisi tersebut negarawan, maka penentuan paket pimpinan MPR-RI harus melalui masyawarah.
“Sebaliknya bila melalui voting, maka mereka lebih dekat sebagai politisi politikus yaitu orientasi utamanya memperoleh kekuasaan yang seolah mengabaikan bagaimana proses memperoleh kekuasaan itu sendiri,” papar Emrus.
Alasan lain mengapa, Emrus tidak setuju pemilihan Ketua MPR dilakukan secara voting lantaran marwah lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat terletak pada makna yang melekat pada institusi ini yaitu musyawarah.
“Bila penentuan pimpinan MPR-RI yang terjadi melalui voting, disadari atau tidak, maka mereka telah mereduksi hakekat mulia dibentuknya lembaga MPR-RI itu sendiri, sekaligus menunjukkan bahwa anggota MPR-RI telah gagal melakukan peran utamanya yaitu musyawarah. Untuk itu, sebelum terlambat, tentukanlah paket pimpinan MPR-RI hanya melalui musyawarah,” tandas Emrus.
Diketahui, posisi Ketua MPR RI saat ini tengah diperebutan oleh Ahmad Muzani dari Gerindra dan Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk Golkar.
Dalam perjalananya sudah ada tiga partai koalisi Golkar yang sudah memberikan dukungan terbuka agar Bamsoet menjadi Ketua MPR. Tiga partai itu adalah PDIP, NasDem, dan PPP.
Sementara, PAN, PKS, dan Demokrat sebagai partai-partai satu koalisi dengan Gerindra di Pilpres 2019 belum memberikan sikap, termasuk dukungan untuk Ahmad Muzani.
PKB sendiri juga belum memberikan sikap resmi dan berharap pemilihan ketua MPR bisa berlangsung secara musyawarah untuk mufakat.
Laporan: Muhammad Hafidh
