KedaiPena.Com – Direktur Ekskutif Puspol, Ubedilah Badrun mengatakan, bahwa pernyataan berbagai kalangan yang menyebutkan Presiden Joko Widodo seorang diktator benar adanya.
“Penilaian sejumlah pihak itu merujuk pada perilaku Jokowi yang mudah menyebut seseorang melakukan makar, menyebut ada aktor politik dalam gerakan besar, sampai menggunakan perpu untuk membubarkan organisasi masyarakat,” jelas dia kepada wartawan, Sabtu (12/8).
“Padahal konstitusi UUD 45 telah menjamin hak bersuara, berpendapat, berserikat dan hak berkumpul, bahkan ada dalam UUD 1945,” sambung Ubed.
Tentunya, kata Ubed, beberapa pandangan sejumlah pihak tersebut berbasis data. Karena, memang ada semacam indikator yang mengarah pada perilaku diktator.
“Saya kira jika dicermati secara politik, apa yang dilakukan Jokowi memang ada indikasi mengarah pada perilaku diktator, meski belum bisa dikatakan ia seorang diktator, karena sikap politik Jokowi masih nampak malu-malu untuk menjadi diktator, itu diindikasikan pada kalimat pembelaannya “Masa Muka Kayak Gini Diktator?”, beber dia.
“Pernyataan malu-malu, menutupi langkah yang keliru dengan melucu. Perilaku politik Jokowi ini jika tidak diingatkan bisa berbahaya bagi kelangsungan demokrasi,” lanjut dia.
Dia pun menlanjutkan, kaum cendekiawan dan kaum oposisi memiliki hak politik yang dijamin konstitusi untuk mengingatkan Jokowi. Agar dramaturgi politik yang bersembunyi dibalik wajah (panggung depan) politiknya segera diakhiri.
“Sebab, ia memimpin negara dengan penduduk 230 juta lebih, bukan memimpin sebuah kota. Ingat pak Presiden, rakyat sedang menderita akibat kebijakan ekonomi yang memberatkan, daya beli masyarakat menurun. Hindari pembelaan yang bisa ditafsirkan pengelabuan,” tandas Ubed.
Laporan: Muhammad Hafidh
